Sonora.ID - Pancasila merupakan dasar negara yang hingga kini masih menjadi fondasi kuat NKRI untuk berdiri kokoh.

Dasar negara ini menjadi semakin kuat ketika memasuki masa Orde Baru (1966-1998) yang dijalankan oleh pemerintah beriringan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru lahir sebagai upaya pemerintah saat itu untuk membangkitkan kembali semangat Pancasila sebagai dasar negara NKRI.

Awal mula dari orde ini terjadi ketika jabatan Presiden Soekarno diambil alih oleh Soeharto melalui TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967.

Baca Juga: 5 Contoh Pengamalan Sila ke-5 di Sekolah dan Lingkungan Bermain

Pada masa ini, Angkatan Darat memegang peran penting dalam politik sebagaimana TNI disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai ABRI dalam MPR.

Melalui Orde Baru, langgam libertarian digaungkan dan pemerintahan otoriter pada masa demokrasi terpimpin pun tergantikan dengan demokrasi liberal.

Hanya saja, liberalisme ini tidak bertahan lama dan digantikan kembali oleh otoritarian yang tercantum pada UUD Nomor 15 Tahun 1969 dan UU Nomor 16 Tahun 1969.

Melalui undang-undang ini, pemerintah pun diharuskan mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR.

Seiring berjalannya waktu, muncul penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto saat itu.

Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila di Masa Orde Baru

Baca Juga: 27 Contoh Perilaku yang Tidak Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila

Pada masa Orde Baru ini, Pancasila digunakan oleh Soeharto sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah.

Melalui indoktrinasi ini, mantan presiden Indonesia ke-2 ini berhasi memiliki jabatan yang cukup panjang. Metode yang digunakan untuk melakukan indoktrinasi ini adalah:

1. Melakukan pengajaran P4 atau Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila di sekolah
2. Memberikan izin untuk membentuk organisasi-organisasi yang sesuai syarat dengan asas Pancasila
3. Melarang adanya kritikan yang bisa menjatuhkan pemerintahan dengan alasan stabilitas

Hal ini menunjukkan bahwa adanya beberapa penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh pemerintahan, salah satunya dengan menjadi anti-kritik.

Tidak hanya itu saja, bahkan Soeharto pun sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan nilai Pancasila lainnya, yakni:

1. Demokrasi sentralistik yang membuat kebebasan masyarakat dalam beropini berpusat pada pemerintah Presiden Soeharto
2. Memegang penuh kendali lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif
3. Melemahkan aspek-aspek demokrasi, seperti Pers, karena dianggap sebagai ancaman
4. Kritik terhadap Soeharto akan dialihkan menjadi kritik pada ideologi Pancasila
5. Melanggengkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Penyimpangan nilai-nilai Pancasila ini berlangsung lama sampai pada akhirnya, Soeharto pun berhasil dilengserkan pada tahun 1998 dan terjadi era Reformasi.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.