Bagikan :
Jakarta,Sonora.Id - Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 memang masih lama, namun atmosfer dari kompetisi yang sifatnya demokratis tersebut, saat ini dapat kita rasakan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada hari ini (24/10) mendatangi Gedung DPP PDI Perjuangan, yang berada di Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Kedatangan Ganjar ke DPP PDI Perjuangan bukan tanpa sebab, sebuah surat bertanda tangan Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto beredar di kalangan awak media. Dimana pada surat tersebut tertulis kata-kata yang mewajibkan Ganjar untuk hadir pada hari ini (24/10) di Kantor DPP PDI Perjuangan, dengan agenda ‘klarifikasi’.
“Bersama ini DPP PDI Perjuangan mengundang Bapak H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., untuk wajib hadir pada,” tertulis dalam surat undangan, dengan kepala surat yang menunjukkan dari DPP PDI Perjuangan, Senin (24/10/2022).
Klarifikasi yang dimaksud pada surat tersebut nyatanya terkait dengan pernyataan Ganjar beberapa waktu yang lalu, dimana ia menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres), pada Pilpres 2024. Dihadapan media massa, Komarudin Watubun pun menyatakan, jika pernyataan Ganjar tempo hari dapat menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu Ganjar pun dikenakan sanksi berupa teguran lisan.
“Menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader,” ujar Komarudin, Senin (24/10/2022).
Sementara itu, Ganjar pun turut menyampaikan beberapa hal terkait dengan klarifikasi dan teguran dari partainya. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini merupakan sebuah bentuk komunikasi publik, dan ia membenarkan jika dirinya telah mendapat teguran secara lisan, serta menerima teguran tersebut dengan ikhlas.
“Saya terima kasih kepada Pak Sekjen, Dewan Kehormatan, yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lisan. Tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki,” jelas Ganjar, Senin (24/10/2022).
Meskipun sebelumnya Ganjar telah menyatakan dirinya siap untuk maju menjadi capres, namun sebagai kader PDI Perjuangan, secara tegas Ganjar menyatakan jika dirinya akan mengikuti keputusan partai berlogo banteng, dengan warna latar merah darah tersebut.
“Oh gini. Saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut,” tegas Ganjar, Senin (24/10/2022).
Akan tetapi, di luar dari lingkungan PDI Perjuangan, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, jika apa yang dialami oleh Ganjar saat ini, ditegur akibat pernyataannya yang siap maju menjadi capres, seharusnya juga dialami oleh Puan Maharani. Jamiluddin berpendapat, prinsip keadilan di dalam internal partai harus berjalan dengan baik.
“Hal itu perlu dilakukan agar terpenuhi prinsip keadilan,” ujar Jamiluddin, dikutip dari voi.id, Senin (24/10/2022).
Meskipun demikian, Jamiluddin secara tegas memberikan penilaian jika memberikan teguran kepada Ganjar merupakan langkah yang lumrah, mengingat sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan, memang Ketua Umum lah yang berhak untuk menentukan dan menyampaikan capres pilihan partai ke publik.
“Karena kewenangan itu sudah diberikan kepada Megawati. Karena itu, di PDIP hanya Megawati yang berhak menyatakan seseorang menjadi capres. Sosok lain tentunya dilarang untuk menyatakan hal tersebut,” terang Jamiluddin.
Sebagaimana kita ketahui, baik nama Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo telah banyak dipublikasikan masuk, dalam hasil survei capres pilihan. Selain itu baik simpatisan maupun loyalis dari keduanya, telah banyak memasang baliho ataupun atribut Puan dan Ganjar, di sejumlah daerah. Meskipun tidak secara terang menunjukkan kesiapannya maju sebagai capres.
