Bagikan :
Papua,Sonora.Id - Kedatangan Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Papua disambut positif tokoh masyarakat Papua. Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu diharapkan dapat mengungkap berbagai penyimpangan penggunaan uang rakyat yang melibatkan pejabat-pejabat daerah di Bumi Cenderawasih ini.
Harapan itu antara lain diungkapkan Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis. Servo mengimbau agar tidak hanya Gubernur Papua Lukas Enembe yang membuka diri untuk diperiksa oleh KPK, tetapi masyarakat Papua juga harus membuka diri dan berani menyuarakan kebenaran.
Dengan cara itu, kata Servo, berbagai persoalan seputar penyaluran dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang selama ini dikeluhkan masyarakat kecil di kampung-kampung dapat diakhiri.
‘’Kami orang Papua sampai hari ini kita ada miskin, uang (Otsus) yang Pemerintah bilang ada seribu triliun yang sudah turun itu di mana, itu uang besar… nah ini yang perlu KPK jeli melihat itu semua,’’ ungkap Servo di Arso, Sabtu (5/11/2022).
Baca Juga: Tokoh Adat Papua Ondoafi Ayapo: Lukas Enembe Jadi Teladan Bagi Para Pejabat Papua
Dengan kedatangan KPK ke Papua, lanjut Servo, walaupun tujuan utamanya untuk memastikan berjalannya proses penegakan hukum terhadap Gubernur Lukas Enembe, namun bisa menjadi kesempatan yang baik bagi KPK untuk melihat dari dekat, apakah dana Otsus yang begitu besar yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat itu sebanding dengan hasil pembangunan yang secara nyata dinikmati masyarakat.
‘’KPK bisa periksa di Papua sini lebih dekat. Kita masyarakat tidak boleh gontok-gontokan tapi kita serahkan (ke KPK) dan menjaga kebersamaan, saling komunikasi kita berjalan baik,” kata Servo.
Servo juga mengungkapkan keheranannya mendengar rumah kediaman Lukas Enembe masih dijaga ketat oleh ratusan warga, padahal Lukas sudah membuka diri kepada KPK.
Menurutnya, Lukas sendiri yang mestinya memberikan imbauan kepada para simpatisannya itu untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Bila perlu, imbauan itu disampaikan melalui media massa secara luas agar masyarakat tahu bahwa Gubernur tidak lagi menghendaki rumahnya dijaga.
