Bagikan :
Lalu, juga sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Yang kesemuanya itu, tentu berskala penting.
"Yang kami tekankan, saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan infrastruktur pembangunan. Masih banyak masyarakat belum terayomi," tekannya.
Padahal, diingatkan Afrizal, bahwa masyarakat Kota Banjarmasin, juga memiliki sumbangsih membangun kemajuan kota.
"Satu kancing baju yang dikenakan wali kota, itu dari pajak masyarakat. Seharusnya, kita bekerja atas dasar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan keinginan kepala daerah," tegasnya.
Afrizal pun lantas kembali mengutip persoalan yang hingga kini masih membelit masyarakat. Contoh pertama, pembangunan infrastruktur.
Ia bilang, masih ada warga yang kesulitan menjalankan aktivitas lantaran akses jalan lingkungan berupa titian kayu yang rusak berat.
"Padahal, Kota Banjarmasin terkenal dengan kota perdagangan dan jasa. Tapi bagaimana semua itu bisa terjadi, lantaran jalurnya aktivitas masyarakatnya saja masih terhambat," tekannya.
"Masih ada warga yang harus urunan dan mengumpulkan sumbangan untuk membangun fasilitas, atau infrastruktur jalan mereka. Contohnya, di Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, itu," jelasnya.
Kondisi itu, tentu menurutnya bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh pemko.
Belum berbicara tentang fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang layak, hingga bidang sosial lainnya.
