Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (25/1) yang dilaksanakan secara Hibrid.
Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (25/1) yang dilaksanakan secara Hibrid. ( Adpim Kalbar)

Mendagri Tegaskan APIP Harus Mampu Kawal Anggaran Tepat Sasaran

26 Januari 2023 10:10 WIB
Klik tombol Play untuk mendengarkan artikel

Pontianak, Sonora.ID – Lewat Zoom Meeting, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (25/1).

Untuk membuka acara yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta itu dilaksanakan Penandatanganan Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Rakor yang dilaksanakan secara hibrid dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
Mendagri lewat sambutannya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk selalu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu seperti sekarang ini.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk bagus, yakni 5,72%. Ini merupakan hal yang luar biasa di tengah tidak kepastian global. Inflasi juga masih terjaga di angka 5,51%. Ini sangat bagus. Artinya, kenaikan harga barang dan jasa masih minim, tidak begitu berdampak pada masyarakat luas," kata Mendagri H. Tito Karnavian.

Melanjutkan sambutan, Mendagri mengatakan APBN TA. 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3.016 Triliun Rupiah dan sekitar Rp 814 Triliun ditransfer ke daerah.

"Transfer Keuangan Daerah (TKD), baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus berbagai macam, Dana Insentif Daerah bagi yang berprestasi, dan lain-lain," jelas H. Tito Karnavian.

Anggaran belanja pemerintah merupakan tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi.

"Kita masuk negara G20 bukan karena APBN saja, tetapi juga berkat dukungan dari Non Pemerintahan. Jadi, peran dari APBN sebetulnya belanja utama untuk memancing sektor swasta," terang Mendagri.

Mengakhiri sambutan, Mendagri menegaskan ada dua tugas APIP yaitu menegakkan aturan administrasi dan menegakkan aturan pidana.

"Di bagian administrasi, APIP harus mampu mengawal anggaran tepat sasaran, membuat program dari awal, dan terlibat dalam perencanaan supaya anggaran tepat, efektif, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," pungkas Tito Karnavian.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Video Pilihan

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm