Menteri PPPA: Memberdayakan Perempuan Penyintas, Membuka Peluang Perempuan Mandiri Secara Finansial

21 Februari 2023 16:30 WIB
Menteri PPPA saat mengunjungi Kelompok Subsisten/Penyintas Asmarandhana di kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/02/23).
Menteri PPPA saat mengunjungi Kelompok Subsisten/Penyintas Asmarandhana di kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/02/23). ( BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)


Sonora.ID – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyatakan perempuan dapat membawa perubahan positif yang besar.

Hal ini juga dilatarbelakangi jumlah populasi perempuan yang mencapai 133 juta jiwa atau hampir setengah dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia harus dipandang sebagai potensi besar untuk mendorong laju perekonomian bangsa.

Untuk itu “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan” menjadi salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) yang juga ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendapatkan amanat yang tertuang dalam 5 Arahan Presiden dimana amanat pertama adalah  “Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender”.
 
 
"Hal ini adalah pengakuan atas potensi perempuan untuk bisa mandiri, menghasilkan perubahan positif yang signifikan dan mendorong perekonomian bangsa,” ujar Menteri PPPA saat mengunjungi Kelompok Subsisten/Penyintas Asmarandhana di kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/02).

Menurut Menteri PPPA, tidak mudah bagi perempuan untuk bisa mandiri karena masih banyak hambatan yang ditemui.

 
Banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia sehingga menempatkan perempuan menjadi kelompok rentan.
 
Untuk itu, Kemen PPPA memutuskan untuk menyasar pada perempuan penyintas kekerasan dan bencana, perempuan pra-sejahtera dan perempuan sebagai kepala rumah tangga.
 
 
 
Kelompok subsisten/penyintas yang dibina oleh Bank Indonesia ini sejalan dengan strategi Kemen PPPA dalam menyasar kelompok perempuan rentan.

“Untuk membantu kesejahteraan perempuan, Kemen PPPA menyasar pada kelompok perempuan rentan yang akan menjadi pintu masuk implementasi empat prioritas lainnya, yaitu peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak; penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak. Kelompok Asmarandhana yang saya kunjungi hari ini adalah bukti ketekunan dan kemauan belajar yang tinggi dari para perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga dan juga perempuan yang memiliki anak berkebtuhan khusus. Kegigihan mereka untuk bisa mandiri bisa kita lihat dari hasil anyaman kulit untuk bahan baku ekspor produk fashion lokal Rorokenes. Mereka perempuan luar biasa yang harus terus didukung dan didampingi,” tegas Menteri PPPA.

Menteri PPPA memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kota Semarang yang memiliki kepedulian terhadap kelompok perempuan penyintas.

 
Upaya sinergi bersama untuk mengentaskan perempuan dari ketidakberdayaan perlu dicontoh banyak pihak.
 
Baca Juga: Polemik RUU Kesehatan, Anggota Komisi IX Edy Wuryanto Minta Tidak Hilangkan UU Profesi Kesehatan

“Kami tidak dapat bekerja sendirian. Kekuatan kita adalah bersinergi dan berkolaborasi seperti yang sudah dicontohkan oleh Bank Indonesia. Kekuatan kita adalah pada saling support satu sama lain. Semoga program ini bisa direplikasi oleh institusi lain sehingga semakin banyak perempuan rentan bisa diberdayakan,” ujar Menteri PPPA.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari menyebutkan bahwa sejak tahun 2021, Bank Indonesia membentuk 8 (delapan) pilot project pemberdayaan ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Kelompok Asmarandhana di Semarang.
 
Salah satu latar belakang pembentukan pilot project ini adalah kenyataan bahwa 71 persen masyarakat tidak punya akses di bank.

“Di Indonesia, ada sekitar 71% masyarakat tidak memiliki rekening di bank. Mereka tidak memiliki uang karena tidak mempunyai aktivitas ekonomi. Mereka hanya mengandalkan dana bantuan sosial atau bansos. Itu sebabnya Bank Indonesia menargetkan para penerima bansos ini sehingga diharapkan setelah dilakukan pendampingan mereka bisa mandiri. Kebetulan sebagian besar adalah perempuan dan kelompok Asmarandhana ini anggotanya adalah para penyintas dan ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kita melakukan seleksi untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang dituju dan melakukan seleksi untuk para calon pendampingnya,” ucap Yunita.

 
Baca Juga: Sebanyak 5.000 Mahasiswa Ikuti Program Bangkit 2023

Syanaz Nadya Winanto Putri, pemilik Roro Kenes, pencetus kelompok Asmaradhana, sekaligus motivator gender dan gender champion kota Semarang menyatakan, pihaknya bersama pendamping kelompok, termotivasi untuk ikut memberikan edukasi keuangan kepada perempuan melihat kondisi literasi keuangan perempuan di Indonesia masih rendah.

“Kami prihatin karena banyak bertemu ibu-ibu yang mengeluh tidak punya kegiatan, posisi mereka tidak berdaya karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan sebagian ada yang harus fokus menemani anak mereka yang berkebutuhan khusus. Rata-rata para ibu-ibu ini tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik yang memicu pertengkaran dengan suami mereka. Belum bisa menggunakan uang dengan bijak, membedakan keinginan dan kebutuhan mendasar. Ada juga yang terjebak menjadi korban pinjaman online. Ya mereka harus mandiri sehingga melalui pendampingan dari Bank Indonesia, kami ajarkan mereka pencatatan keuangan yang baik dan berlatih menabung setiap hari. Tahap berikutnya kami latih mereka menganyam dengan standar yang sudah kami tetapkan. Mereka akhirnya menjadi supplier utama produk kami dan bisa meningkatkan pendapatan mereka,” ujar Syahnaz.

Menteri PPPA yang juga didampingi oleh Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu turut meninjau lokasi workshop para anggota Kelompok Asmarandhana di kecamatan Banyumanik, Semarang. Menteri PPPA berkesempatan melakukan dialog.

Yulia Kasrip, salah seorang anggota Asmarandhana sangat bersyukur dirinya bisa merasa produktif dan memiliki pendapatan.

 
Baca Juga: Tim Pengamanan KAI Daop 1 Jakarta Tangkap Pelaku Pencuri Rel

“Selama ini saya hanya menjaga anak saya dan akhirnya jenuh. Saya akhirnya memilih untuk bergabung dengan kelompok ini, belajar menganyam dan akhirnya mendapatkan penghasilan. Anak saya juga bisa saya asuh dengan baik,” ucap Yulia.

Kelompok Subsisten/Penyintas Asmarandhana adalah salah satu pilot project dari 8 project binaan Bank Indonesia.
 
Kelompok perempuan yang menjadi sasaran program Ekonomi dan Keuangan Inklusif di Jawa Tengah merupakan perempuan penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ibu dari anak berkebutuhan khusus.
 
Kegiatan ini merupakan bentuk nyata mewujudkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang diluncurkan pemerintah pada Juni 2020 sebagai upaya pemerintah untuk melawan kemiskinan dan kesenjangan.

“Dari 17 anggota Kelompok Penyintas Asmarandhana ini, kita harapkan mereka nantinya bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain, menjadi motivator atau champion di tempat lain. Mereka nantinya, saya yakin bisa menjadi pendamping bagi perempuan lainnya. Kami di Kemen PPPA titipkan juga untuk bisa mendorong perempuan berani berbicara, Dare to Speak, agar perempuan yang menjadi korban bisa segera ditangani dan didampingi hingga pulih,”tutup Menteri PPPA.

 
Penulis: Saortua Marbun
 
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News

PenulisBIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm