Bagikan :
Gorontalo, Sonora.Id - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dan Wakil Bupati Pohuwatu Suharsi Igirisa meresmikan perluasan gedung perpustakaan umum daerah Kabupaten Pohuwato, Sabtu, (25/2/2023).
Perluasan gedung perpustakaan tersebut menelan biaya Rp4,5 miliar. Selain alokasi perluasan, Dinas Perpustakaan Pohuwatu juga mendapatkan jatah pengadaan mebel senilai Rp500 juta. Kesemuanya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Subbidang Perpustakaan 2021.
Lokasi gedung perpustakaan yang strategis karena berada di pusat kota, menambah rasa optimis Wakil Bupati kalau ini akan segera menjadi pusat aktivitas masyarakat Pohuwato.
"Ini juga menunjukan semangat masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk mewujudkan Kabupaten Pohuwato yang sehat, maju, dan sejahtera melalui pemberdayaan perpustakaan yang inklusif, " ujar Wakil Bupati Pohuwatu.
Keberadaan perpustakaan umum di wilayah
Kabupaten Pohuwato, tambah Wakil Bupati dapat menjadi solusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena sejumlah replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dilaksanakan pemda Pohuwatu.
"Kami telah telah melibatkan berbagai mitra dan alhamdulillah berhasil memberikan kontribusi penurunan angka kemiskinan" lanjutnya.
Semangat memberdayakan perpustakaan dan literasi juga ditampakkan dengan dikukuhkannya Bunda Literasi sebagai role model bagi keluarga dan masyarakat Pohuwatu. Dinas perpustakaan Pohuwat tuu pun tak canggung untuk memanfaatkan penggunaan teknologi dengan merealisasikan aplikasi perpustakaan digital yang diberi nama iSMS. Ini merupakan upaya serius untuk menguatkan ekosistem literasi di Kabupaten Pohuwato.
Dukungan tidak kalah penting turut disuarakan kalangan legislatif. Ketua DPRD Kabupaten Pohuwatu Nasir Giasi akan mendukung penuh keberadaan perpustakaan.
“Berdosalah jika kami tidak medukung program Perpustakaan Nasional dan perpustakaan daerah” tegasnya.
Bahkan, Nasir mengakui dari sisi kebijakan atau pun keberpihakan DPRD terhadap budaya literasi ditunjukkan, pihaknya telah mengesahkan beberapa perda yang berhubungan dengan literasi dan salah satunya di sektor pendidikan dengan mewajibkan siswa-siswi untuk membaca buku sebelum pelajaran dimulai.
