Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Semua Pihak Harus Ditindak Jika Melanggar Aturan Kebencanaan

3 Maret 2023 08:24 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menutup Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (02/03/2023).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menutup Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (02/03/2023). ( BPMI Setwapres)

Sonora.ID - Indonesia disebut memiliki risiko bencana tertinggi di dunia, karena terletak pada zona pertemuan lempeng besar dunia yang aktif, sehingga sering terjadi gempa bumi.

Selain itu, bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh perubahan iklim global juga terus membayangi, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca dan iklim ekstrem.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta semua pihak baik sektor pemerintah, privat, maupun publik, dapat mewujudkan ketahanan bencana, penguatan mitigasi bencana, dan praktik-praktik penanggulangan bencana harus terus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat dari risiko bencana. 

“Ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural,” Ucap Wapres saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (02/03/2023). 

Dalam mitigasi bencana, Wapres menegaskan semua unsur harus menegakkan aturan yang berkaitan dengan bidang kebencanaan seperti menghilangkan pembangunan di zona rawan bencana. 

Baca Juga: PMI DIY Kirim Bantuan Tahap 2 ke Cianjur

"Tidak lagi membangun di wilayah zona merah, aturan untuk menindak pelaku pembakaran hutan, dan aturan untuk melayani masyarakat berdasarkan Standar Nasional Indonesia dalam penanggulangan bencana,” tegasnya

Selain mitigasi bencana, Wapres juga meminta kolaborasi semua pihak dalam pembiayaan bencana. 

“Termasuk dalam sisi pembiayaan, sehingga terjadi kolaborasi pembiayaan bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha, maupun sektor publik atau pemerintah,”

“Mitigasi hulu ke hilir harus diperkuat untuk menekan dampak kerugian akibat kejadian bencana,” tambahnya

Wapres menyinggung pentingnya desentralisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, menurutnya perlu integrasi pengelolaan risiko bencana bagi daerah dalam penyusunan RPJMD dan RAPBD.

Pemerintah daerah perlu membangun modal sosial masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengurangi risiko bencana. 

Baca Juga: PMI Asal Klungkung Jadi Korban Gempa Turki, Keluarga Sempat Alami Firasat Buruk

Sebelumnya di hari yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan kewaspadaan menjadi kunci yang harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik dalam upaya mitigasi bencana.

Menurutnya, edukasi dan pelatihan kepada masyarakat menjadi langkah antisipasi yang harus menjadi prioritas. 

“Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi itu harus menjadi prioritas untuk meminimalisasi korban maupun kerugian,” urainya.

Penulis: Lia Muspiroh

Berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Penulis
EditorKumairoh
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm