Bagikan :
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejati Sumut, Dr. Prima Idwan Mariza, S.H, M. Hum, menambahkan, tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang bidang Perdata dan Tata Usaha yaitu memulihkan kekayaan negara, menyelamatkan kekayaan negara, mencegah sengketa dalam masyarakat, dan menjaga kewibawaan pemerintah.
Diakuinya, pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara kepada pemerintah atau BUMN itu misalnya bantuan hukum litigasi, bantuan hukum non-litigasi, pendapat hukum, pendampingan hukum, audit hukum dan tindakan hukum lainnya.
"Jaksa Pengacara Negara juga dapat memberikan bantuan berupa sengketa hak aset, piutang kepada pihak ketiga, konsultasi dan koordinasi pembuatan kontrak kerjasama BUMN/BUMD serta konsultasi peraturan internal BUMN/BUMD," kata Prima.
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News
