Bagikan :
Medan, Sonora.ID - Dalam menyelenggarakan Legal Preventive Program (LPP). PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Adapun Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang aspek hukum dan legal kepada insan atau pekerja BUMN/BUMD se-Provinsi Sumatera Utara.
"Sejatinya ini merupakan acara rutin yang biasa kita laksanakan untuk memberikan wawasan kepada para pekerja Pertamina. Kegiatan LPP kali lebih spesial karena ini merupakan kolaborasi dengan Kejati Sumut dan menghadirkan beberapa narasumber," sebut Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar.
Ia menjelaskan, selain itu, Legal Preventive Program ini juga dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi antara BUMN, BUMD dan Kejati Sumut. Acara ini diikuti oleh 32 BUMN dan empat BUMD yang beroperasi di Sumut.
"Dalam pertemuan ini, kami juga telah membentuk Forum Komunikasi Adhyaksa BUMN, BUMD yang beroperasi di Sumut," katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, mengapresiasi Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang telah menyelenggarakan kegiatan LPP dengan baik. Ia berharap agar tali silaturahmi dan komunikasi BUMN/BUMD dan Kejati Sumut terus terjalin.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik," ujar Idianto.
Menurutnya, selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dapat mewakili pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.
Kegiatan LPP ini diselenggarakan di Hotel Emerald, Medan, Selasa (14/3).
Adapun empat narasumber dalam acara ini yakni Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ningrum Sirait, Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejati Sumut,
Dr. Prima Idwan Mariza, S.H, M. Hum, Chief Legal Counsel PT Pertamina periode 2020-2022, Muhibuddin, Sekertaris Daerah Sumatera Utara, Arief Sudarto Trinugroho.
Kegiatan LPP ini mengangkat tema "Peranan Jaksa Pengacara Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Upaya Permasalahan Hukum di BUMN/BUMD dan "Bussiness Judment Rule (BJR) Dalam Praktik Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN/BUMD.
