Bagikan :
"Nanti akan kami klarifikasi terlebih dahulu nama-nama ini dan alasan pencoretan," pungkasnya.
Ia menerangkan, klaim penurunan warga miskin ekstrim dari 8.000 menjadi 5.0000 KK tidak bisa cuma mengacu pada data satu instansi saja.
"Datanya harus benar-benar diluruskan dulu dengan semua SKPD dan lembaga terkait lain," ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membandingkan, bahwa pemko sering membeberkan ke publik adanya penurunan angka kemiskinan.
Tapi, anggaran bantuan untuk warga miskin di APBD justru tetap tinggi. Tentunya hal ini menunjukan ada yang tidak beres.
"Syukur-syukur kalau data itu benar. Kita lihat saja nanti," tutupnya.
Baca Juga: Tukin THR PNS Pemko Banjarmasin Cuma Dibayar 30 Persen dari Jumlah Total
