Setelah mengetahui pengertian demokrasi Pancasila, perlu juga dipahami prinsip-prinsip pokok di dalamnya.
Prinsip-prinsip ini bersumber kepada 10 pilar demokrasi Pancasila, yaitu:
Berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekulerisme, tetapi menganut dasar paham berkesadaran religius atau menolak atheisme.
Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi HAM. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 pasal 26 sampai 34, pasal 28A sampai 283 hasil amandemen ke-2 oleh MPR, serta tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
Berkedaulatan rakyat. Sistem politik Demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang menganut kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
Didukung oleh kecerdasan warga negara. Agar tumbuh sistem demokrasi yang sehat, maka diperlukan peran warga negara yang cerdas sebagai bentuk partisipasi politik warga negara. Hal tersebut agar tercipta kehidupan demokrasi, termasuk produk dan hasil keputusan politik negara yang mempunyai nilai positif dibandingkan apabila warga negaranya berpendidikan rendah dan terbelakang.
Menganut sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan. Indonesia menganut teori pembagian kekuasaan (division of power) yang bertumpu pada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai landasan pengelolaan negara yang demokratis sehingga terhindar dari kekuasaan yang terpusat dan sewenang-wenang.
Menerapkan prinsip rule of law. Artinya, hukum adalah panglima atau yang berdaulat dalam sistem politik demokrasi Pancasila. Hal ini dibuktikan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa " Negara Indonesia adalah negara hukum".
Menjamin otonomi daerah. Terdapat UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbarui dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Namun ada beberapa urusan yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Beberapa urusan tersebut, antara lain: masalah hubungan luar negeri; ekonomi makro (kebijakan ekonomi nasional); masalah peradilan; masalah pertahanan dan keamanan; dan masalah agama
Berkeadilan sosial.
Mengusahakan kesejahteraan rakyat. Sistem politik adalah sebagai alat dan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat sehingga nilai-nilai demokrasi yang dibangun tidak mencederai demokrasi itu sendiri atau tidak menjauhkan diri dari usaha menyejahterakan rakyat.
Sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Untuk menjamin berjalannya sistem politik demokrasi Pancasila, maka dibangunlah kekuasaan yudikatif yang berwibawa dan terhormat. Oleh sebab itu, pada masa reformasi dibuatlah penataan dalam bidang yudikatif dengan berhasilnya amandemen pasal 24 dan 25 UUD 1945, yaitu semula kekuasaan yudikatif hanya pada Mahkamah Agung berganti menjadi kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
Aspek Demokrasi Pancasila
Menurut Prof. S. Pamudji, demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek.
Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2 SMA, berikut penjelasannya:
Aspek formal, yaitu aspek yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan, serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara terbuka, bebas, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama.
Aspek material, yaitu aspek yang mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabat manusia serta menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang sesuai dengan gambaran, harkat, dan martabat tersebut.
Aspek normatif (kaidah), yaitu aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.
Aspek optatif (tujuan), yaitu aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai.
Aspek organisasi, yaitu aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.
Aspek kejiwaan, yaitu aspek yang menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan.
Itulah ulasan tentang pengertian demokrasi pancasila beserta ciri, prinsip dan aspeknya.
