Bagikan :
Pontianak, Sonora.ID – Sebagaimana disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei pada 22 Mei 2023 lalu oleh Menteri Keuangan, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal I melampaui ekspektasi pasar dan pertumbuhan pada tahun 2023 diperkirakan akan tetap kuat ditopang oleh penguatan permintaan domestik, inflasi yang semakin terkendali, dan tetap positifnya kinerja ekspor. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai moderasi penerimaan negara ke depannya.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65% (yoy). Dari sisi produksi, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,58%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,05%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang tumbuh sebesar 5,79% (yoy), Kalimantan Barat berada di urutan ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,72% dari 5,79% atau sebesar 12,43% dari total pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan yang didominasi oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan, dan Penggalian.
Pada April 2023, tingkat inflasi (gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat) adalah sebesar 4,36% (yoy) atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen dari 110,89 pada April 2022 menjadi 115,72 pada April 2023. Sedangkan, inflasi dari bulan ke bulan (April 2023 terhadap Maret 2023) di Kalimantan Barat adalah sebesar 0,48%. Penyumbang utama inflasi bulanan, di antaranya adalah komoditas angkutan udara 0,19%, minuak goreng 0,05%, dan telur ayam ras 0,04%.
Baca Juga: BKKBN Sulut Fasilitasi Pembinaan Ketahanan Remaja Agar Hasilkan Generasi Berencana
Sampai dengan 30 April 2023, belanja negara dalam APBN Kalbar tercapai sebesar Rp8.775,88 miliar atau sebesar 29,05% dari total pagu anggaran. Realisasi belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp2.670,07 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6.105,81 miliar. Serapan belanja yang meningkat dibanding tahun 2022 diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi Kalimantan Barat.
Adapun dari sisi TKDD, TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kalimantan Barat s.d April 2023 berdasarkan data pencatatan Pemda adalah sebesar Rp3.593,34 miliar atau 70,59% dari total pendapatan APBD, sementara data tercatat di OMSPAN adalah sebesar Rp6.105,81 miliar, dengan realisasi tertinggi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Kalimantan Barat.
Terdapat beberapa pembaharuan peraturan terkait penyaluran dana desa di tahun 2023, diantaranya program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25%, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari anggaran dana desa, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta program atau kegiatan lain.
Hingga April 2023, baru terdapat penyaluran DAK Fisik pada Kabupaten Sekadau Bidang/Subbidang Jalan dengan nilai penyaluran Rp6.233,97 miliar. Sementara, DAK Nonfisik tersalurkan Rp1.184,71 miliar dan Dana desa tersalurkan sebesar Rp628,63 miliar dengan total realisasi BLT Dana Desa sebesar Rp65,46 miliar pada 717 desa untuk 43.293 KPM.
Baca Juga: Misa Perdana Imam Baru Di Stasi Santo Petrus Keronang
Pendapatan negara dalam APBN Kalbar melanjutkan kinerja baik hingga April 2023. Hingga akhir April 2023, pendapatan negara dalam APBN Kalbar tercapai sebesar Rp3.922,90 miliar atau sebesar 32,47% dari target APBN Kalbar 2023. Penerimaan ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, yaitu dari PPN dan PPh masing-masing sebesar Rp1.532,93 miliar dan Rp1.710,43 miliar.
Dari sisi bea dan cukai, hingga April 2023 bea masuk menunjukkan realisasi sebesar Rp13,09 miliar, bea keluar sebesar Rp202,72 miliar, dan cukai sebesar Rp20,57 miliar. Komponen bea masuk komoditi impor di Wilayah Kalbar didominasi oleh beras, gula, karet alam, dan kacang tanah. Sementara, komoditi ekspor/bea keluar didominasi oleh bauksit, RBD Palm Oil, dan CPO.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kalbar mengalami kenaikan yang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya, didominasi oleh satker kepolisian dan imigrasi serta perpanjangan waktu pembayaran UKT. Capaian PNBP hingga akhir triwulan I, yaitu sebesar Rp402,08 miliar atau 50,24% dari target yang ditetapkan.
Hingga 30 April 2023, pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar di Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp3.593,34 miliar dari total pendapatan Rp5.090,78 miliar atau sekitar 70,59% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, PAD yang terealisasi adalah sebesar Rp1.490,79 miliar atau 29,28% dari total pendapatan daerah. Realisasi ini disumbang oleh realisasi pajak daerah sebesar Rp1.161,49 miliar, retribusi daerah sebesar Rp28,36 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp103,11 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp197,83 miliar.
Sedangkan, dari sisi belanja daerah hingga akhir April 2023 realisasinya baru mencapai 15,11% atau sebesar Rp4.066,06 miliar dengan pos realisasi tertinggi ada pada belanja operasi sebesar Rp3.554,25 miliar atau 19,83% dan disusul dengan belanja transfer sebesar Rp245,85 miliar atau 5,87%, belanja modal sebesar Rp262,87 miliar atau 5,63%, dan belanja tidak terduga sebesar Rp3,10 miliar atau 2,58%. Diperlukan perhatian khusus dari pemda untuk mendorong realisasibelanja pada APBD Kalbar karena hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan daya beli masyarakat.
Sampai dengan tanggal 30 April 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp896,50 miliar untuk 12.088 Debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp135,68 miliar dan diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran Rp117,68 miliar.
Sedangkan, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 30 April 2023 mencapai 3.049 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp14,06 miliar. Kota Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 624 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp2,49 miliar dan diikuti oleh Kabupaten Sanggau sebesar Rp2,74 miliar. Sementara itu, berakhirnya bulan April 2023 belum terdapat penyaluran UMi di Kabupaten Melawi.
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News
