Sebagai undang-undang dasar, UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyusunan peraturan-peraturan di Indonesia.

Semua peraturan yang ada di negara ini memiliki akar hukum yang bersumber pada UUD 1945.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi sumber norma hukum yang penting.

KUHP adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana secara materiil di Indonesia.

Baca Juga: 4 Unsur-Unsur Hukum, Lengkap dengan Pengertian dan Penjelasan

KUHP yang berlaku saat ini merupakan hasil dari pengembangan dan modifikasi KUHP yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda.

KUHP menguraikan berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh hukum dan juga menetapkan sanksi dan hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana.

3. Peraturan Pemerintah

Peraturan-peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh presiden dengan tujuan untuk melaksanakan undang-undang yang ada dengan sebaik-baiknya.

Namun, perlu dicatat bahwa peraturan pemerintah tidak memiliki wewenang yang mandiri, kecuali jika telah diatur dalam undang-undang.

Dalam hal ini, peraturan pemerintah berfungsi sebagai panduan pelaksanaan yang lebih rinci dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Semua sumber norma hukum ini saling terkait dan berperan penting dalam memastikan kepastian hukum dan penyelenggaraan sistem hukum yang adil di Indonesia.