Bagikan :
Demikian pula terkait Ranperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sama dengan materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
"Begitupun dengan materi muatan Ranperda tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultan Provinsi Sulawesi Selatan, sama dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Nomor 22 Tahun 2020. Yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak perlu diatur kembali dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun," terangnya.
Hal ini, kata Andi Darmawan, menimbulkan pertanyaan terkait urgensi, latar belakang, dan tujuan pembentukan ketiga Ranperda inisiatif DPRD itu, jika ternyata materi muatannya sama atau telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, sembilan fraksi di DPRD Sulsel juga menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2022, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel.
Baca Juga: Sapi Limosin Sumbangan Jokowi untuk Sulsel Akan Disembelih di Bone
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Firmina Tallulembang, mengapresiasi pencapaian pemerintah provinsi dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Hal ini menandakan bahwa setiap tahunnya, Pemprov Sulsel bersama DPRD memiliki komitmen yang sama dalam melakukan perbaikan agar terwujud pengelolaan anggaran yang akuntabel dan menerapkan prinsip good governance," ungkapnya.
Meski demikian, Firmina meminta Pemprov Sulsel melakukan evaluasi secara konfrehenship terkait kendala yang dihadapi dalam pembahasan maupun pelaksanaan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya membahas hal tersebut bersama DPRD.
Irfan AB dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulsel yang telah memberikan pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Ia menilai, ada upaya dan kerja keras dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
" Raihan opini WTP ini menegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, dan telah memenuhi syarat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektif dalam menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah," tutup Irfan.
