Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Rabu (21/6/2023).
Rapat Paripurna tersebut mengagendakan pendapat Gubernur terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Sulsel.
Tiga Ranperda itu yakni tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Ranperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dan Ranperda tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultan Provinsi Sulsel.
Gubernur Sulsel dalam sambutannya yang dibacakan Andi Darmawan mempertanyakan materi muatan ketiga Ranperda inisiatif DPRD tersebut, termasuk mempertanyakan kemungkinan adanya muatan lokal dalam ketiga Ranperda itu.
"Apakah materi muatan ketiga Ranperda inisiatif DPRD ini merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau memuat pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, atau merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Serta apakah terdapat materi muatan lokal yang diatur di dalam ketiga Ranperda? Mohon tanggapan dan penjelasan untuk masing-masing Ranperda," ucapnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Sulawesi Selatan Berkomintmen untuk Kawal Ranperda TPPO
Menurutnya, pembentukan Perda haruslah memenuhi aspek materil dan formil.
Aspek materil yaitu secara substansi setiap pembentukan Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan pengadilan.
Memperhatikan substansi materi muatan ketiga Ranperda inisiatif DPRD ini, lanjutnya, ditemukan beberapa bahkan hampir keseluruhan materi muatannya sama dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
PJ Sekda menyebut, materi muatan Ranperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sama dengan materi muatan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012.
