Bagikan :
Babel, Sonora.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyerahkan 51 unit kapal 5 GT (gross ton) kepada 51 nelayan di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah. Penyerahan kapal merupakan upaya Mensos dalam meningkatkan kapasitas produksi para nelayan sekaligus menanggulangi kemiskinan.
Data menunjukkan, komunitas nelayan menjadi salah satu dari kantong-kantong kemiskinan selain petani dan para pekerja UMKM. Padahal di sisi lain, potensi laut masih cukup baik dan bisa dikembangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan nelayan, termasuk nelayan di kedua daerah.
“Babel ini (Bangka Belitung) merupakan daerah kepulauan dan menurut saya produksi lautnya masih sangat bagus karena itu perlu dioptimalkan. Karena itu saya menawarkan untuk memberikan bantuan untuk para nelayan,” katanya pasca menyerahkan kapal di Kampung Natak, Lingkungan Nelayan 1, Sungailiat, Selasa (4/7).
Baca Juga: Banyak 'PR' di Dalam Negeri, Mensos Risma Ajak Penerima Beasiswa LPDP Membangun Tanah Air
Kapal yang diserahkan Mensos berbahan fiber glass dan dilengkapi dengan GPS sebagai penunjuk arah dan didorong dengan mesin 30 HP (horse power). Kapal ini mampu melesat dengan kecepatan maksimal 8 knot. Dengan ukuran 10x1,85x0,82 meter, kapal ini mampu menampung ikan 2 ton.
Dikatakan Mensos, saat ini ia sedang memesan sensor kapal yang dapat memanggil ikan sehingga nelayan tidak perlu lagi mencari ikan.
“Jadi tujuannya untuk menghemat BBM, karena ikan akan datang. Bukan bapak (nelayan) yang cari ikannya,” ujarnya di hadapan para nelayan.
Sementara itu, 51 kapal diberikan kepada nelayan di empat lokasi yaitu di Sungailiat dan Belinyu untuk Kabupaten Bangka, serta Lepar Pongok dan Toboali di Kabupaten Bangka Selatan. Kapal diproduksi langsung di lokasi dengan mengikutsertakan para nelayan. Adapun total bantuan yang diserahkan senilai Rp13,2 milyar.
Di hadapan para nelayan, Mensos mewanti-wanti agar kapal tidak diperjualbelikan dan dirawat dengan baik sehingga bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.
Selain itu, mantan Wali Kota Surabaya ini mendorong pemerintah daerah agar bisa mendirikan koperasi khusus nelayan agar para nelayan tidak terlibat dengan pinjaman ilegal, sekaligus untuk mengontrol harga ikan.
