Bagikan :
Palembang, Sonora.ID - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali melakukan Penandatanganan Piagam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Program Penurunan Stunting.
Penandatanganan Piagam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI AD dengan BKKBN tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Hamim Tohari, M.A., mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dengan Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., sebagai perwakilan BKKBN, bertempat di Lapangan Tembak Jakabaring Sport Center (JSC) Palembang, Rabu (05/07/2023).
PKS tersebut akan mengatur beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI AD bersama BKKBN baik dalam upaya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), perluasan akses dan peningkatan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana hingga kesehatan reproduksi dalam program percepatan penurunan Stunting.
Baca Juga: Risiko Tinggi Hasilkan Stunting, Wapres Ma'ruf Amin: Hindari Pernikahan Dini
Perjanjian kerjasama ini juga membahas terkait pemberdayaan anggota TNI serta masyarakat di dalam bidang ekonomi, sosial budaya guna membangun ketahanan keluarga dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana dan pengelola dalam percepatan penurunan Stunting.
Kepala BKKBN DR. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, SpOG dalam sambutannya menyampaikan bahwa, pencegahan stunting harus dimulai dari hulu, yaitu pada usia remaja dan pra nikah (calon pengantin).
“Menyiapkan calon pengantin yang sehat dan siap menjalani kehidupan rumah tangga, akan menghasilkan ibu hamil yang sehat secara fisik dan mental. Sehingga akan melahirkan generasi yang berkualitas dan bebas stunting,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kadispenad Brigjen TNI Hamim Tohari menyampaikan bahwa, penandatanganan PKS ini menjadi bukti komitmen TNI AD untuk bekerja sama dengan BKKBN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Khususnya dalam penanganan stunting, yang selama ini menjadi masalah nasional.
“Masalah stunting apabila tidak ditangani, maka dampaknya akan panjang. Jadi, bagi kami (TNI AD), penanganan stunting adalah investasi masa depan untuk jangka panjang. Karena yang kita tanam hari ini, dampaknya tidak langsung kita rasakan dalam satu atau dua tahun, tetapi dalam jangka panjang. Kita akan bisa menghasilkan generasi penerus dengan SDM yang berkualitas. Termasuk dalam perekrutan prajurit TNI nantinya, bisa mendapatkan SDM yang berkualitas,” jelas Jenderal Bintang Satu ini.
Penandatanganan PKS ini juga masih dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30, dan menjadi momentum penguatan komitmen bersama para pemangku kepentingan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam percepatan penurunan stunting. Sesuai dengan tema Harganas yang diangkat tahun ini, yaitu “Menuju Keluarga Bebas Stunting Untuk Indonesia Maju”.
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Keluarga Mesti Sadar Asupan Gizi dan Pengasuhan Anak yang Layak
Kegiatan penandatanganan PKS tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan Temu Mobil Unit Penerangan (MUPEN) se-Jawa dan Sumatera, dan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE – KB) dalam event Temu Jawara 2023, yang digelar BKKBN dari tanggal 3 hingga 5 Juli 2023 di beberapa wilayah Jawa dan Sumatera, meliputi Jakarta, Banten, Lampung dan Palembang. Untuk rangkaian kegiatan wilayah Palembang, dipusatkan di Jaka Baring Sport Center.
Selain itu, digelar pula beberapa kegiatan lain seperti pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), penyerahan bantuan kepada keluarga pra sejahtera dan ibu hamil yang beresiko stunting, serta bantuan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG), pelayanan kesehatan, pelayanan KB, donor darah, dan lain-lain.
Dalam kegiatan tersebut Kadispenad didampingi oleh Aster Kasdam ll/Swj, Kapendam ll/Swj, Kasubdis Listra Dispenad dan Pabandya Komsos Sterad.
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.
