Bagikan :
Sekjen Suharti menjelaskan rendahnya kompetensi literasi dan numerasi di Indonesia perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari Perpusnas, Setkab, civitas akademika termasuk rektor untuk mengatasi masalah ini.
"Kemendikbudristek telah melakukan berbagai transformasi, termasuk perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Guru-guru juga diberdayakan untuk memastikan siswa memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik," jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan literasi, lanjutnya, Kemendikbudristek juga memiliki program khusus yang mencakup penyediaan buku bacaan yang menarik bagi anak-anak. "Lebih dari 13 juta eksemplar telah dikirim ke PAUD dan SD di daerah-daerah tertinggal," lanjutnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo mengatakan perpustakaan memiliki peran penting sebagai tempat penyimpanan dan penyebaran pengetahuan. Perpustakaan dinilai sebagai lembaga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Setkab.
Oleh karena itu, penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi langkah awal untuk menjalin kerja sama yang lebih erat antara kedua belah pihak.
"Setkab institusi yang membantu manajemen presiden, sehingga memerlukan kajian-kajian yang berkualitas salah satunya peningkatan kapasistas itu tentunya dengan perpustakaan," katanya.
Selain itu, dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan sepuluh perguruan tinggi (PT) dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Sepuluh PT tersebut adalah Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Akademi Bakti Kemanusiaan PMI, Politeknik Negeri Bali, Universitas Muhammadiyah Bandung, Institut Agama Islam Yasni Muara Bungo, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, STIKES RSPAD Gatot Subroto, serta IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
