Bagikan :
Barito Kuala, Sonora.ID – Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) dan Pemkab Kapuas Kalimantan Tengah (Kalteng), Badan Kependudukan dan Perwakilan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel menggelar Pelayanan KB di wilayah perbatasan Kalsel – Kalteng, pada Rabu (26/23).
Kegiatan yang dirangkai dengan pelepasan Borneo Mupen On The Road itu dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Batola.
Program Pelayanan KB Perbatasan dan Borneo Mupen On The Road itu, di buka oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Prov Kalsel, Husnul Khatimah.
Usai pembukaan acara, Kepala Perwakinan BKKBN Kalsel, Ramlan menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan capaian KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kalsel dan Kalteng, meningkatkan penggarapan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah Kalsel-Teng dan sasaran khusus.
Selain itu, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk menurunkan angka stunting melalui peningkatan keikutsertaan KB sebagai penunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Terus Perhatikan Sektor Pendidikan Guna Dongkrak IPM
“Intinya melakukan pendampingan terhadap ibu hamil dan mengaktifkan kembali Mobil Unit Pelayanan,” ucap Ramlan.
Ia menyampaikan, kegiatan Pelayanan KB Perbatasan Kalsel-Kalteng dan Borneo Mupen On The Road itu, melibatkan sebanyak 570 peserta yang terdiri dari 200 akseptor dan 370 tamu undangan dari Kalsel-Teng.
“Jadi pelayanan KB perbatasan ini, semacam bentuk pelayanan kolaborasi yang nyata dan mupen on the road, mupen on the road ini, agar kita mengaktifkan kembali mobil mobil unit penerangan KB, agar bisa mensosialisasikan program program bangga kencana dan stunting,” lanjut Ramlan.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah menjelaskan, Pemprov Kalsel terus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stake holder terkait, agar target 14 persen pada 2024 dapat tercapai.
