Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - Palang Merah Indonesia (PMI) bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) meluncurkan Operasi Air Bersih untuk Rakyat. Kegiatan tersebut sebagai respon kondisi darurat kekeringan yang melanda sejumlah provinsi di Indonesia. Dalam operasi ini, PMI mengirimkan 300 juta liter air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan selama tiga bulan ke depan.
Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, sesuai data dari BMKG saat ini, setidaknya ada 17 provinsi di Indonesia yang mengalami kekeringan. PMI akan bekerja sama dengan DMI untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kami akan menggunakan masjid dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat distribusi air bersih," ungkap JK dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (14/8/2023).
Baca Juga: Kolaborasi OPD Kota Yogyakarta Fasilitasi UKM Berjejaring di APEKSI Makassar 2023
JK menuturkan, PMI akan menggerakkan 300 unit mobil tangki air dengan kapasitas 5.000 liter dan kendaraan bak terbuka ke berbagai provinsi sasaran. Mobil-mobil tersebut akan beroperasi sebanyak tiga kali sehari di wilayah tersebut.
Selain itu, PMI juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah guna memastikan pemenuhan kebutuhan air tersedia. Selain kerjasama dengan DMI, JK juga mengajak sektor swasta untuk turut berpartisipasi dalam operasi ini.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni menambahkan, partisipasi DMI dalam operasi kekeringan ini merupakan bagian dari fungsi sosial masjid. DMI telah menyiapkan sarana dan relawan untuk membantu pelaksanaan operasi distribusi air bersih ini.
Baca Juga: BI Prediksi Inflasi Sulsel Terkendali di Tengah Ancaman El Nino
"PMI akan membantu dengan mengirimkan air bersih ke masjid-masjid di wilayah terdampak kekeringan untuk selanjutnya didistribusikan ke masyarakat sekitar," ucap Imam Addaruqutni.
PMI mengajak semua pihak, baik individu maupun korporasi, untuk bersatu dalam mengatasi krisis kekeringan ini. Kolaborasi dan upaya bersama akan meringankan beban masyarakat yang menghadapi kesulitan akibat kekeringan.
Dalam laporan terbaru, 161 kabupaten di 17 provinsi dilaporkan berstatus waspada hingga awas akibat kondisi kekeringan yang mengkhawatirkan. Beberapa provinsi yang terdampak antara lain Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Kemudian di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, D. I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Baca Juga: Kemenko PMK Gelar Rakor P3PD Regional Sulawesi di Makassar
