Bagikan :
Surabaya,Sonora.Id - Percepatan penurunan stunting menjadi tugas besar yang perlu menjadi perhatian bersama. Untuk itu, peran pemerintah daerah dan bidan harus diperkuat.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM, saat membuka Evaluasi Program KBKR Semester I dan Rencana Program Semester II dalam rangka Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan, berlangsung dari 6-8 September 2023, di The Aliante Hotel & Convention Center, Kota Malang (Jawa Timur).
Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Jawa Timur mengalami penurunan dari 23,5% di tahun 2021 menjadi 19,2% di tahun 2022. Targetnya, prevalensi stunting dapat mencapai target nasional 14% di 2024.
Untuk menekan angka stunting, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendampingan ibu hamil dan pasca persalinan. Dalam pendampingan dipantau tumbuh kembang janin, kesehatan ibu, gizi yang diasup.
Selanjutnya, pada tri semester pertama mulai diinformasikan tentang alat kontrasepsi yang bisa digunakan pasca persalinan. Konseling berkelanjutan tersebut dilakukan dengan harapan usai melahirkan ibu pulang ke rumah sudah ber-KB. "Sehingga ibu bisa fokus merawat bayinya,” ujar Maria Ernawati.
Maria Ernawati mengatakan, pendampingan dimulai dari catin (calon pengantin), ibu hamil sampai melahirkan adalah sangat penting.
Menurut Kepala BKKBN Jawa Timur, berdasarkan data elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) per 4 September 2023, di Jawa Timur sebanyak 1.451.582 ibu hamil dan ibu pasca melahirkan telah mendapat pendampingan Tim Pendamping Keluarga.
Diinformasikan juga, berdasarkan data SIGA, Peserta KB Aktif (PA Modern) di Jawa Timur sebanyak 4.309.286 akseptor, dengan jumlah KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) 885.694 akseptor.
Pertemuan tersebut dihadiri Pembina Program KBKR BKKBN Provinsi Jawa Timur Waluyo Ajeng Lukitowati, S.St, MM; Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Timur, Lestari, SST, SH, M.Kes; Kepala Bidang dan Sub Bidang yang menaungi program Keluarga Berencana; OPD KB 38 kabupaten/kota serta Ketua PC IBI Kabupaten/ kota.
Hadir pula secara daring Martin Suanta, SE, M.Si selaku Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN. Sebagai pemateri ada dr. Henri Sulistiyanto Sp.OG, (K) yang memberikan tips bagaimana meningkatkan cakupan KB Pasca Persalinan.
Disampaikan pula materi Intensifikasi Pendampingan Ibu Hamil, KB Pasca Salin Pasca Keguguran oleh Ketua PD IBI Jatim, serta paparan Progress Pendampingan Ibu Hamil dengan Elsimil oleh Satgas Percepatan Penurunan Stunting Jatim.
Dengan adanya kegiatan ini, Maria Ernawati berharap dapat mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pendampingan ibu hamil dan KB pasca persalinan/ pasca keguguran.
Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan pengetahuan Tim Pendamping Keluarga maupun Penyuluh KB dengan memberikan penyegaran informasi seputar KB pasca persalinan. Sehingga proses pendampingan masyarakat menjadi lebih optimal.
Di tempat yang sama, Pembina Program KBKR, Waluyo Ajeng Lukitowati, S.St, MM menambahkan, dalam meningkatkan kesertaan KB Pasca Persalinan, Perwakilan BKKBN Jawa Timur telah bermitra dengan empat rumah sakit sebagai Center of Excellent KB Pasca Persalinan. Yaitu, RS Semen Gresik, RS Kirana Sidoarjo, RS Soegaten, RSUD Harjono Ponorogo dan Kabupaten Ngawi.
“Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan bayi lahir stunting dapat dicegah dengan penggunaan KB pasca persalinan,” pungkas Luki.
• Sahabat Ibu
Pada pertemuan tersebut, dr. Henri Sulistiyanto Sp.OG (K) menyampaikan tips dan trik meningkatkan cakupan KB pasca persalinan. Trik dan tips ini bisa dilakukan para pengelola program dan petugas pendamping saat memberikan konseling kepada ibu hamil dan pasca melahirkan.
Menurut Henri, keikutsertaan KB pasca persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya cara menyampaikan pengetahuan kepada ibu.
“Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai sahabat ibu yang baru saja melahirkan. Kita dengarkan keluh kesahnya, dan kita coba pahami kebutuhan ber-KB nya seperti apa, agar saran yang kita berikan dapat diterima. Jangan memposisikan diri sebagai seseorang yang lebih tinggi,” ungkap dr. Henri.
Dukungan orang-orang sekitar juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. “Libatkan suami dan orang-orang terdekat atau anggota keluarga yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan ibu dalam proses konseling,” imbuhnya.
Lebih lanjut Henri menyebut faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap KB pasca persalinan adalah informasi yang diperoleh dari petugas KB atau orang sekitar, informasi yang didapatkan dari internet, perbedaan sosial ekonomi budaya, lingkungan pergaulan/geografis, pengalaman, dan usia ibu.
“Pengetahuan berpengaruh dalam menentukan sikap seseorang dalam berperilaku. Menurut teori perubahan perilaku, dibutuhkan waktu enam bulan agar seseorang dapat mengubah perilaku sesuai dengan pengetahuan yang diterima. Pengetahuan seseorang juga dapat mengubah sikap seseorang,” pungkas Henri.
