Sonora.ID – Berikut contoh teks editorial tentang politik, dan strukturnya yang benar yang bisa dijadikan referensi maupun materi pembelajaran.

Teks editorial adalah pendapat disampaikan melalui teks. Teks macam ini berisi analisis subjektif berdasarkan fakta dan data.

Disadari atau tidak, contoh teks editorial sendiri sebenarnya banyak ditemui dalam surat kabar, media online, atau majalah.

Teks editorial sendiri sebenarnya memiliki nama populer yang lain, yakni tajuk rencana.

Terdapat tiga struktur teks editorial yang perlu dipaham yaitu:

Baca Juga: 10 Contoh Teks Anekdot Sindiran Lucu yang Singkat Tapi Menohok!

1. Pernyataan pendapat (tesis)

Sesuai dengan namanya, bagian pertama dari struktur teks editorial ini memuat tentang sudut pandang dari penulis terhadap suatu isu atau masalah yang sedang hangat di masyarakat.

Pernyataan pendapat atau tesis sendiri memiliki tujuan sebagai pengenalan awal dari suatu topik yang akan diangkat pada teks editorial atau tajuk rencana.

Bagian ini bisa dikatakan memiliki bentuk pernyataan atau teori sehingga akan diperkuat oleh bagian selanjutnya, yakni argumentasi.

Baca Juga: 10 Contoh Teks Anekdot Menyindir Teman Singkat, Lucu Tapi Menohok!

Contoh 1

Baliho Politik di tengah Pandemi

Pernyataan Pendapat (Tesis):

Meskipun tahun 2024 masih jauh, baliho-baliho calon presiden sudah terlihat di mana-mana. Setiap calon memiliki strategi untuk meyakinkan masyarakat, salah satunya dengan menyampaikan visi dan misi mereka.

Mereka berusaha membuktikan keberhargaan mereka agar dapat menjadi kandidat kuat dalam pemilihan presiden RI.

Argumentasi:

Pada dasarnya, publikasi awal dari para kandidat bukanlah hal yang salah. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengenal mereka dengan lebih luas.

Namun, saat bangsa ini sedang menghadapi pandemi, publikasi ini terasa kurang tepat dan mengundang kesedihan.

Selain itu, baliho-baliho yang dipasang cenderung monoton dan tidak memberikan informasi penting kepada masyarakat, hanya menampilkan foto dan nama calon.

Hal ini menyebabkan munculnya kritik keras dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika politik.

Menurut Cahyo Seftyono, seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Semarang, penggunaan baliho dalam kampanye sebenarnya sah-sah saja jika dilihat dari segi strategi politik.

Namun, akan lebih baik jika baliho tersebut didesain secara edukatif dan inovatif agar lebih mempengaruhi masyarakat.

Cahyo juga mengungkapkan bahwa tujuan pemasangan baliho ini adalah untuk meningkatkan popularitas para politisi dan para penentu di balik layar menjelang pemilihan presiden 2024.

Jika strategi yang digunakan hanya sebatas tampilan visual, masyarakat berpotensi untuk merasa tidak menyukai dunia politik, terutama di tengah pandemi yang sedang berlangsung.

Penegasan Ulang:

Oleh karena itu, lebih baik jika mereka, baik melalui instruksi atau inisiatif sendiri, lebih fokus pada kesehatan bangsa.

Semua pihak seharusnya bekerja sama untuk menangani pandemi ini, bukan hanya mencari kesuksesan pribadi dalam pemilihan presiden 2024.

Contoh 2

UU Sapu Jagat Politik

Diskursus soal omnibus law yang awalnya hanya diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi dan lapangan kerja kini merambah ke bidang politik.

Kementerian Dalam Negeri mengintroduksi UU sapu jagat (omnibus law) guna menyederhanakan sistem politik.

Gagasan itu dilontarkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, seperti dikutip Kompas, 2 Januari 2020.

Bahtiar mengatakan, pemerintah dan DPR akan menyederhanakan sistem politik dan pemerintahan dengan menggabungkan sejumlah undang-undang dalam UU sapu jagat.

Selain menghemat anggaran negara, pembentukan UU sapu jagat bidang politik memastikan munculnya pemimpin terbaik berdasarkan proses elektoral yang terukur.

Omnibus law lebih banyak dikenal dalam sistem common law seperti Amerika Serikat dan Australia.

dapun Indonesia menganut sistem civil law. Diskursus soal omnibus law diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya memperkenalkan retorika Nawacita, dalam Sidang Umum MPR 2019.

Setelah itu, diskursus soal omnibus law menjadi magnet politik baru, mirip dengan retorika Revolusi Mental.

Ada kecenderungan UU sapu jagat yang awalnya difokuskan dalam bidang ekonomi, seperti UU Cipta Lapangan Kerja, UU Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro, serta UU Perpajakan, mulai merambah ke sektor politik.

Semangat dasar dari UU sapu jagat adalah melakukan debirokratisasi untuk mengatasi overregulasi dalam sistem hukum Indonesia.

Ada gejala atau mungkin juga malah ada alam pikir, sistem hukum yang dibangun sebagai konsensus negara demokrasi dianggap sebagai hambatan untuk mewujudkan tujuan politik elite.

Kita mendorong pemerintah dan elite politik kembali ke semangat konstitusi. Kontrak sosial bangsa ini adalah membangun Indonesia sebagai negara hukum demokratis dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hukum dibuat untuk mencegah kehadiran otoritarianisme baru dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Belum lahirnya pemimpin baik tidaklah semata-mata karena kekeliruan desain pemilihan pemimpin.

Pemimpin yang baik akan lahir dalam sistem perekrutan politik yang merupakan tanggung jawab partai politik dan sistem politik yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Reformasi partai politik menjadi jawaban.

Sejarah pemilihan kepala daerah telah melahirkan pemimpin lokal yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki.

Menjadi urusan pemerintah dan DPR menyederhanakan sistem politik. Namun, proses ke sana tidak boleh mengingkari partisipasi rakyat.

Rakyat tetap pemilik kedaulatan negeri ini dan jangan pernah berpikir merampas kedaulatan rakyat dan merampas kebebasan sipil.

Kita kutip kembali nasihat Thrasymacus dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan karya Haryatmoko, ”Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang berkuasa. Sedang bagi mereka yang lemah, hukum tidak berdaya membela.”

Contoh 3

Berdasarkan hasil analisis BMKG, suhu udara rata-rata bulan Juni 2023 di Indonesia adalah 27.0 derajat Celsius.

Padahal, sepanjang tahun 1991–2020, Indonesia di bulan Juni memiliki suhu sekitar 26.5 derajat Celsius.

Fakta ini menjadi bukti bahwa telah terjadi anomali suhu udara tertinggi sejak tahun 1981.

Penyebabnya tentu saja hutan gundul, pembangunan besar-besaran dan kurangnya solusi penanganan limbah.

Sejauh ini, tindakan terkait penanganan krisis iklim dan cuaca ini masih dilakukan oleh pihak organisasi lingkungan non-pemerintah non-profit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemerintah masih belum menetapkan agenda yang jelas dan terstruktur terkait permasalahan pelik ini.

Itu sebabnya masyarakat—terutama generasi muda—berbondong-bondong mendesak pemerintah untuk menetapkan agenda penanganan krisis iklim dan cuaca dalam kampanye politik di tahun mendatang.

Sudah saatnya pemerintah Indonesia mengambil tindakan secara nyata dan terstruktur untuk menanggulangi permasalahan iklim dan cuaca ini.

Sebab, bukan tanpa alasan Indonesia memiliki julukan Zamrud Khatulistiwa atau Paru-paru Dunia.

Baca Juga: 7 Contoh Teks Cerita Sejarah Pribadi Singkat, Beserta Cara Membuatnya

Contoh 4

Kecurangan Pemilu

Pemilihan umum Presiden dan Anggota Dewan telah usai beberapa waktu yang lalu.

Meskipun telah selesai lantas tidak semua berjalan dengan lancar, sebab beberapa pihak menuding terdapat beberapa pelanggaran dan kecurangan dilakukan oleh salah satu pasangan.

Isu mengenai kecurangan salah satu pasangan sempat membuat suhu politik diberbagai daerah memanas, hal tersebut terlihat dari postingan media sosial yang tersebar luas.

Isu soal kecurangan seharusnya tidak dibiarkan bergulir begitu saja, karena ditakutkan masalah ini akan menjalar dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di negeri ini.

Peran pemerintah ditunggu oleh masyarakat, paling tidak dapat menangkan situasi dan kondisi, meskipun seperti yang kita tahu Presiden aktif saat ini menyalonkan kembali menjadi Presiden.

Pemerintah haruslah bersikap fair, meskipun hal ini dirasa cukup sulit, mengingat dari beberapa waktu sebelumnya ada indikasi yang mengisyaratkan Pemerintah mendukung salah satu pasangan calon.

Contoh 5

Penembakan Oposisi Politik Rusia Nemtsov

Puluhan ribu orang turun ke jalan di Moskow, Rusia, untuk mengenang Boris Nemtsov, seorang tokoh oposisi yang tewas ditembak.

Nemtsov ditembak dan tewas saat sedang berjalan di jembatan menuju Lapangan Merah dekat Kremlin.

Tembakan itu dilakukan dari dalam mobil yang melintas, dan empat peluru mengenai punggungnya.

Polisi menyatakan bahwa pembunuhan ini direncanakan secara sistematis.

Siapa sebenarnya Nemtsov? Mengapa dia ditembak? Nemtsov adalah lawan politik utama Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Ia telah mengkritik kepemimpinan Putin sejak Putin kembali menjadi presiden pada tahun 2012.

Nemtsov juga menentang keterlibatan Rusia di Ukraina dan mendorong untuk segera mengakhiri perang di sana.

Tidak hanya itu, Nemtsov juga tengah menyiapkan laporan tentang keterlibatan langsung pasukan Rusia dalam pasukan pemberontak di Ukraina Timur sejak April 2014.

Namun, ia dibunuh ketika sedang mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah.

Hal ini menjadi tugas berat bagi Putin, karena ia harus membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ini.

Kita berharap bahwa Putin tidak hanya berkomitmen untuk mengadili pelaku, tetapi juga untuk mengakhiri kekerasan politik di Rusia.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Baca Juga: 3 Contoh Teks Laporan Hasil Observasi Kucing Beserta Strukturnya!