Bagikan :
Perhatikan data di bawah ini!
(1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….
Jawaban: 2 dan 4
Soal 9
Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai praksis adalah ....
Jawaban: nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari
Soal 10
Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah ….
Jawaban: menetapkan hari-hari besar keagamaan
Soal 11
Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah...
Jawaban: pasal 17 UUD 1945
Soal 12
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ...
Jawaban: Pasal 27 ayat 3
Soal 13
Tulislah tanggapan kalian terkait dengan hubungan antarhubungan perundang-undangan yang ada di Indonesia!
Jawaban: Hubungan antar hubungan perundang-undangan ada di Indonesia adalah perlu adanya penyempurnaan karena Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk kebutuhan mendesak.
Hal itu disebabkan oleh permasalahan pembangunan hukum semakin hari membutuhkan pendekatan holistik.
Di era globalisasi ini, pendekatan model penanganan pembangunan yang mengandalkan pada pendekatan sektoral hanya akan mengakibatkan penyelesaian yang tambal sulam tidak kunjung selesai.
Akibatnya tidak menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang ada.
Soal 14
Berdasarkan pengalaman kalian, apakah hubungan berbagai jenis perundang-undangan saling mendukung, tumpang tindih, atau bahkan saling menafikan?
Jawaban: Perundang-undang di Indonesia tidak tumpang tindih dan saling mendukung. Namun tidak dipungkiri jika perundang-undangan di Tanah Air saling berkaitan.
Soal 15
Apa yang bisa kalian lakukan untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan agar sinkron atau saling mendukung?
