Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin di Papua (
BPMI Setwapres)
Sonora.ID - Lokasi pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dikabarkan menimbulkan potensi konflik dengan masyarakat adat setempat.
Pasalnya, gedung perkantoran ini akan berdiri di atas tanah adat. Aduan pun bahkan telah diajukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Menanggapi itu, Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengungkapkan, sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut Badan Pengarah Papua (BPP), telah menggelar Rapat Koordinasi terkait Update Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.
Dari pertemuan itu, diketahui permasalahan lahan untuk pembangunan gedung perkantoran sudah selesai.
“Di laporan tadi dalam rapat, menurut Pj. Gubernur, tidak ada masalah. Jadi, tidak ada masalah dan semuanya sudah beres,” tutur Wapres usai menghadiri Rapat BPP, di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (10/10/2023).
Lebih jauh, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menjelaskan, kurang lebih 13 suku adat setempat sudah berdialog berulang kali membahas masalah ini. Adapun aksi protes yang mengemuka, berasal dari satu warga bernama Bonny Lani, padahal secara prinsip masyarakat pemilik hak ulayat telah bersepakat untuk menyerahkan hak mereka.
“Jadi, saya pikir sebenarnya ini sudah selesai sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pj. Gubernur Papua Pegunungan,” ujarnya.
John Wempi mengungkapkan, masyarakat setempat justru tidak mau menerima penggantian uang. Sebagai gantinya, mereka meminta, generasi anak-anaknya akan diberikan ruang pekerjaan dalam proses pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.
“Dan, komitmen itu akan dilakukan dan telah ditandatangani bersama di notaris,” ucapnya.
Untuk itu, John Wempi memastikan, proses peletakan batu pertama pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena bisa dihadiri oleh Wapres pada Kamis (12/10/2023), sebagaimana prosesi groundbreaking serupa di Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
“Saya kebetulan juga dari Wamena. Kita sudah proses ini dan pada prinsipnya kehadiran Pak Wapres tidak mungkin ada masalah. Kami sudah clear,” pungkas John Wempi.
