Bagikan :
Di Pontianak Timur, jumlah penduduk Kelurahan Dalam Bugis sebanyak 18.400 jiwa, Tanjung Hilir sebanyak 2.400 jiwa dan Tambelan Sampit ada 7400-an penduduk.
Kelurahan Dalam Bugis merupakan tempat bersejarah sebagai cikal bakal berdirinya Pontianak.
Kawasan padat penduduk itu rerata masyarakat berpenghasilan rendahnya cukup banyak.
Oleh karenanya, Pemkot Pontianak mengintervensi melalui peningkatan infrastruktur jalan, drainase, sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta bedah rumah dan toilet tak layak huni.
Pihaknya akan terus melakukan penataan agar kawasan ini lebih rapi dan tidak terkesan kumuh seiring bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun.
"Tentunya kita harapkan masyarakatnya bisa meningkatkan kehidupannya, baik dari sisi kualitas kesehatan, pendidikan maupun penghasilan," imbuh Edi.
Kepala BNN Provinsi Kalbar Brigjen Pol Sumirat Dwiyanto menerangkan, kegiatan baksos dan pasar murah ini merupakan bagian dari pelaksanaan strategi BNN, yakni War On Drugs, khususnya Soft Power Approach.
"Kita melakukan pendekatan dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan melaksanakan kegiatan pencegahan, biasanya dilakukan dengan komunikasi, edukasi, sosialisasi, advokasi termasuk pada kegiatan hari ini," katanya.
Di hari yang sama, pihaknya juga menggelar lomba mewarna tingkat anak-anak PAUD/TK hingga Kelas III SD. Kemudian ada juga Lomba Paduan Suara Mars Anti Narkotika bagi anak-anak SD se-Kecamatan Pontianak Timur.
"Lalu kegiatan rehabilitasi mencakup penjangkauan, Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) gratis bagi yang membutuhkan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menggandeng puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus donor darah.
Layanan konseling berupa konsultasi maupun rehabilitasi juga tersedia.
Sumirat berpesan, siapapun yang ingin mengikuti rehabilitasi bisa datang ke BNN, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan ke Polda untuk mau melaporkan diri secara sukarela sehingga mendapatkan layanan rehabilitasi.
Rehabilitasi di BNN tidak dipungut biaya atau gratis. Hanya bagi masyarakat yang tidak mampu, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk mengantarkan ke tempat-tempat rehabilitasi di luar wilayah Kalbar seperti ke Batam atau Jakarta.
Dia berharap dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi bisa mengakomodir transportasi bagi warga yang nanti harus diantar ke wilayah tempat rehabilitasi BNN yang ada di Batam, Jakarta, Medan, Sulawesi Selatan, Kaltim dan Lampung.
"Selain kegiatan itu semua, juga ada pemberdayaan masyarakat. Kami komunikasi dengan perangkat kelurahan bahwa potensi masyarakat yang ada di sini cukup banyak, kami akan menggelar pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan pengemasan makanan, PIRT dan sebagainya," pungkasnya
Baca Juga: BNNP Sumsel Edukasi Maba Polsri Akan Bahayanya Narkoba
