Bagikan :
Sonora.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan IKN harus tetap mempertahankan ciri khas dari masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Adat istiadat, tradisi, kehidupan keberagamaannya harus tetap terpelihara dengan baik. Misalnya, saat terjadi perkembangan kebutuhan angkatan kerja, seharusnya penduduk asli yang menikmati dampaknya," tegas Menko PMK dalam siaran pers yang diterima Sonora, Kamis (02/11).
Muhadjir mengungkapkan dibutuhkan perencanaan dan tahapan yang presisi dalam pembangunan infrastruktur telah dimulai. Namun tak kalah penting penyiapan masyarakat agar terwujud sosial budaya yang harmoni.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan fisik penting namun perlu dibarengi dengan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM khususnya penduduk lokal.
“Pada saatnya, jika fisik selesai terbangun, maka masyarakat lokal harus sudah siap. Maka yang juga penting adalah pembangunan manusia dan aspek sosial budayanya. Itulah kunci keberhasilan pembangunan IKN,” jelas Menko Muhadjir.
Baca Juga: Hadiri Pelantikan DMDI, Menko PMK Dorong Kolaborasi Program hingga Jaga Keberagaman
Menurut Muhadjir, IKN yang akan diisi dengan infrastruktur berkelas dan teknologi tingkat tinggi, akhirnya kemanfaatannya akan bergantung pada penghuni, yakni SDM dan tatanan sosial budayanya.
Melihat betapa strategisnya hal ini, maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan beberapa Kementerian/Lembaga (Kemendikbudristek, Kemenpora, Kemenparekraf, Kementerian PUPR, BNPB, Kementerian ATR/BPN, KemenHub, KemenLHK, Badan Otorita IKN, Provinsi Kaltim, Pemkab Berau, Pemkab Kutai Sarat, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Mahakam Ulu, Pemkab Paser, Pemkab Penajam Paser Utara, Pemkot Balikpapan, Pemkot Bontang, dan Pemkot Samarinda) menginisiasi Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN).
Rangkaian festival kebudayaan sebagai wujud pengembangan identitas budaya di wilayah IKN dan kawasan penyangga. Melalui FHBN diharapkan terbangun ekosistem kebudayaan yang menghargai dan menghormati keragaman budaya sekaligus menjaga kearifan dan identitas budaya lokal di tengah akulturasi budaya dan pesatnya inovasi dan teknologi.
FHBN sudah dimulai sejak Juli dan akan ditutup Presiden Joko Widodo pada acara puncak yang akan dilaksanakan pada Jum’at (3/11/2023) bertempat di Alun-Alun Taruna, desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.
Menegaskan pentingnya pembangunan SDM dan sosial budaya, Didik Suhardi selaku Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK menyebut seluruh rangkaian kegiatan FHBN diisi dengan beragam acara seperti ritual budaya, pertunjukan kesenian, seminar, jelajah budaya, pameran hingga literasi.
Hal tersebut merupakan upaya untuk memperkuat karakter dan merajut tradisi melalui keragaman budaya masyarakat adat, pesisir dan kraton dalam bingkai harmoni budaya nusantara sehingga mendukung terwujudnya peradaban di Ibu Kota Nusantara.
Seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur dan penguatan ragam sosial budaya, pemerintah terus memastikan pembangunan SDM di IKN tak ketinggalan. Kemenko PMK yang bertugas menjadi dirijen pembangunan manusia dan kebudayaan mencatat berbagai program pembangunan manusia dan kebudayaan dari Kementerian/Lembaga lingkup koordinasi Kemenko PMK terus digelontorkan mengiringi massifnya infrastuktur di IKN.
Sebut saja : Dana desa untuk 843 desa di Kalimantan Timur; Program Bimbingan perkawinan dan keluarga; Penurunan angka stunting; Pengarusutamaan gender; Perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak; Pemenuhan hak perempuan; Konseling dan pembinaan remaja dan pemuda; Program Sembako bagi 97 ribu KPM; Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; Program Bantuan Kearifan Lokal; dan lebih dari 65 ribu Program Keluarga Harapan (PKH). Jika ditotal, triliunan rupiah dicairkan guna peningkatan kualitas SDM di IKN, sebuah bukti SDM tak ditinggalkan dan IKN tak melulu tentang pembangunan infrastruktur.
Dalam hal pelibatan penduduk lokal pada pembangunan, tercatat 2000 orang dari total sekitar 9.976 tenaga kerja yang mengerjakan proyek infrastruktur di IKN adalah warga lokal.
Beragam program pelatihan kepada penduduk lokal juga dijalankan, seperti : pembuatan kue, menjahit, barista, sablon, hingga operator alat berat semacam eskavator dan dump truck. Tak hanya pada sektor-sektor padat karya, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap transformasi digital juga ditingkatkan.
Seperti pengelolaan keuangan secara digital dan pengembangan produk yang memanfaatkan platform digital. Pada sektor ekonomi dan bisnis, pemerintah mendorong penambahan wirausaha mapan, usaha yang inovatif dan berkelanjutan dengan melaksanakan kebijakan New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagai bentuk pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan secara komprehensif dan terpadu.
Transformasi dan peradaban baru akan mengisi Ibukota negeri. Kita harapkan, yang lama akan terus mewarnai, dan yang baru tetap berkomitmen menjaga tradisi.
Transformasi dan kemajuan menjadi kata kunci, namun nilai-nilai kearifan lokal harus tetap kukuh menjadi saripati. Jangan biarkan yang lokal menjadi tersisih dan merasa tak berarti. Karenanya pembangunan infrastruktur IKN tak boleh hanya satu sisi, melainkan mesti diimbangi dengan ketersediaan SDM unggul yang mumpuni dan senantiasa menjaga tradisi.
Siaran pers dan foto :
Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
