Bagikan :
Palembang, Sonora.ID – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (Kanwil DJPb Sumsel) sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto mengatakan bahwa sampai dengan 31 Oktober 2023 APBN Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung perekonomian Sumatera Selatan agar tetap terjaga solid.
Hal ini disampaikannya dalam rapat pleno Forum ALCo (Asset and Liability Committee) Sumatera Selatan yang beranggotakan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan.
Ia menambahkan bahwa Pendapatan Negara di wilayah Sumsel yang terdiri dari Penerimaan Pajak, Kepabeanan dan Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Oktober 2023 terealisasi84,97% dari target, tumbuh positif 5,08% (yoy) begitu juga BelanjaPemerintah Pusat menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 14.54%
Baca Juga: Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai, Polda Sumsel Bentuk Satgas Cooling System
“Kinerja Penerimaan Pajak Sumsel sampai dengan 31 Oktober 2023 mencapai Rp14,15 T, terealisasi 82,6%, tumbuh 7,0% (Yoy). Kinerja penerimaan pajak secara kumulatif tumbuh dibandingkan tahunsebelumnya, antara lain disebabkan oleh aktivitas perekonomian yang tetap tumbuh positif, dampak kebijakan kenaikan tarif PPN 11%, peningkatan setoran PPh 21 atas gaji/bonus/insentif terutama pada sektor industri pengolahan dan pertambangan, dan pembayaran SPPT dan KetetapanPBB yang sudah memasuki jatuh tempo pelunasan,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa Penerimaan kepabeanan dan cukai 31 oktober 2023sebesar Rp279,12 M (101,59% dari target APBN). Bea Masuk (BM) naik 1,94% (yoy) dan Cukai naik 1.243,01%(yoy).
Penerimaan ini mengalami pertumbuhan yang dorong oleh importasi barang modal. Realisasi Bea Keluar di bulan Oktober 2023 mengalami peningkatan sebesar (131,23%),dibandingkan dengan realisasi Bea Keluar di bulan Oktober 2022 (y.o.y), hal tersebut didorong oleh, peningkatan volume ekspor CPO dan tarif Bea Keluar komoditi CPO.
Pada oktober 2023, pertumbuhan PNBP mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.136,84 M (6,75% yoy) atau 102,36% dari target APBN.
Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU. Belanja pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat sebesar Rp 6.19T yang terdiri dari sektor pendidikan, infrastruktur, bantuan sosial & pertanian, dan perlindungan sosial.
Baca Juga: Polda Sumsel Kembali Gelar Penutupan Tempat Penyulingan Minyak Ilegal di Muba
Pendapatan Daerah wilayah Sumsel sampai dengan 31 Oktober 2023 terealisasi 67,31% dari target penerimaan.
Belanja Daerah di wilayah Sumsel sampai dengan 31 Oktober 2023 terealisasi 62,05% dari pagu, tumbuh positif 6,86% (yoy). Belanja operasi, modal, dan transfer tumbuh positif (yoy).
Pembiayaan Daerah di wilayah Sumsel sampai dengan 31 Oktober 2023 realisasinya jauh diatas pagu dengan capaian 484,31%, tumbuh 8,68% (yoy).
Penerimaan pembiayaan tumbuh positif 11,73%, diikutijuga pertumbuhan positif 32,21% pada pengeluaran pembiayaan daerah.
Neraca perdagangan di Sumsel terus mencatatkan surplus ditengah normalisasi komoditas unggulan Sumsel.
Pada Oktober 2023, ekspor tercatat sebesar USD527,30 Juta, sementara impor tercatat sebesar USD317,76 juta, sehingga Neraca Perdagangan di Sumsel pada Bulan Oktober 2023 surplus sebesar USD209,54 juta.
Secara akumulatif (Jan-Oktober) neraca perdagangan Sumsel mencatatkan surplus sebesar USD4,01 Miliar.
Aktivitas perekonomian Sumsel di triwulan III 2023 tetap terjaga positif dan tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu
Meskipun beras tercatat menjadi komoditas dominan yang mempengaruhi inflasi Sumsel baik secara year on year maupun month to month,pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan masih dapat terjaga dengan baik.
Hal ini tercermin dari aktivitas perekonomian berupa aktivitas konsumsi, produksi, dan investasi yang hingga Bulan Oktober 2023 terjaga dengan baik.
Perekonomian di Sumsel mencatatkan tren pertumbuhan yangsolid dan memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi di kawasanSumatera maupun Indonesia dengan perkembangan inflasi yang terkendali.
