Bagikan :
Samarinda, Sonora.id - Antrean masyarakat membeli BBM Subsidi (Bio Solar dan Pertalite) di SPBU-SPBU, sumber masalahnya pada penyimpangan kuota BBM Subsidi di lapangan dan Pertamina tak bisa menghentikannya, seperti BBM Subsidi “lari” ke industri, dalam hal ini ke usaha tambang batubara koridoran, dan atau ke pedagang eceran.
“Selagi banyak usaha yang sebetulnya harus menggunakan BBM Industri (Non Subsidi) tapi menggunakan BBM Subsidi, antrean mendapatkan BBM Subsidi di SPBU akan semakin panjang,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Muhammad Samsun, Senin kemarin.
“Sekarang siapa yang bisa memastikan semua usaha yang seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi benar-benar menggunakan BBM Non Subsidi,” tanya Samsun.
Menurut Samsun, penyimpangan penggunaan BBM Subsidi, sebagaimana dikatakan Pj Gubernur Kaltim, karena adanya disparitas harga yang cukup besar dengan harga BBM Non Subsidi.
Baca Juga: Kota Bangun Kukar Mendapat Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dari Anggota DPRD Kaltim
“Saya sependapat dengan Pak Pj Gubernur (Akmal Malik) adanya disparitas harga membuat oknum tertarik membeli sebanyak-banyaknya BBM Subsidi kemudian menjualnya lagi ke industri,” katanya.
Samsun mengatakan, sangat berharap Pj Gubernur dapat membicarakan masalah kuota BBM Subsidi bagi rakyat Kaltim dengan petinggi negara di Kementerian ESDM dan pejabat Pertamina di pusat, karena anggota DPRD Kaltim sudah bertahun-tahun bersuara dan meminta Pertamina di daerah mengatasi, tak berhasil.
Sementara itu salah seorang sopir truk angkutan logistik Sebulu-Muara Bengkal, Edy Purnomo saat ditemui awak media, ia mengantre Bio Solar di SPBU Pinang, Samarinda mengatakan, untuk mendapatkan solar subsidi 80 liter (sesuai jatah) dengan harga Rp6.800 per liter, dia harus antre 14 jam.
“Saya masuk antrean hari Minggu malam pukul 22.00, sekarang sudah pukul 10.00 pagi hari Senin, belum masuk SPBU. Kalau melihat antrean masih perlu waktu dua jam lagi,” katanya.
Baca Juga: Salehuddin Beri Ucapan Selamat HUT KORPRI ke-52
