Bagikan :
Sonora.ID - Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
Pemberlakuan secara penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi yang sebelumnya mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2024 diundur menjadi 1 Juli 2024.
Begitu pula dengan NPWP 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
Adanya penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) dan hasil assessment kesiapan stakeholder seperti ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnya) serta Wajib Pajak, yang mendorong dikeluarkannya keputusan ini.
Baca Juga: Cara Pemadanan NIK dan NPWP, Segera Urus Sebelum 31 Desember 2023!
Menurut Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak hingga 7 Desember 2023 sekitar 59,56 juta NIK sebagai NPWP dengan 82,52% dari total wajib pajak orang pribadi telah melakukan pemadanan. 55,76 juta diantaranya dilakukan secara sistematis oleh sistem, sementara sisanya dilakukan oleh wajib pajak secara langsung.
Dalam ketentuan yang terbaru sampai dengan 30 Juni 2024, NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas.
Dan per 1 Juli 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah wajib menggunakan NPWP dengan format baru.
Untuk wajib pajak lama orang pribadi penduduk dilakukan pemadanan dengan data kependudukan dan klarifikasi kepada WP yang datanya belum valid.
Sedangkan untuk wajib pajak Badan, Instansi Pemerintah dan Orang Pribadi bukan penduduk dilakukan dengan menambah angka ‘0’ di depan NPWP lama menjadi format 16 digit.
