Bagikan :
Sampai dengan 30 November 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp3,85 triliun untuk 56.054 Debitur atau telah mencapai 91,89% dari terget yang ditetapkan. Penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp542,51 miliar untuk 7.534 Debitur.
Trend penyaluran akumulatif KUR bulanan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tidak hanya di Kalbar namun hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 30 November 2023 mencapai Rp51,36 miliar untuk 11.727 Debitur. Kabupaten Sanggau menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak, yaitu sejumlah 2.056 Debitur dengan total salur Rp9,32 miliar, diikuti oleh Kota Pontianak sebesar Rp7,81 miliar. Tidak hanya tren penyaluran KUR yang mengalami penurunan, tetapi tren penyaluran UMi di tahun 2023 juga mengalami penurunan.
Potensi dan Isu Strategis Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan luas wilayah terbesar keempat di Indonesia memiliki berbagai potensi wilayah yang dapat dikembangkan, antara lain sebagai berikut. - Potensi sektor pertambangan dan penggalian (batu bara, lignit, bauksit, migas) serta pertanian dan perkebunan; - Peluang wilayah Kalimantan Barat sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,termasuk pengembangan kawasan industri baru; - Potensi untuk transformasi ekonomi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan; - Terhubung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga memiliki potensi untuk pengembangan sistem jaringan sarana prasarana transportasi berbasis laut dan sungai; - Memiliki kawasan perbatasan langsung (darat) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah. Di samping terdapat berbagai potensi wilayah tersebut, Kalimantan Barat juga memiliki beberapa isu wilayah yang perlu diperhatikan dari beberapa sektor, di antaranya adalah a) Sektor Ekonomi: Dominasi peran sumber daya alam yang tinggi pada sektor hulu dan lambatnya proses hilirisasi industri, b) Sektor Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pemenuhan SPM masih rendah disertai dengan Indeks Kapasitas Fiskal dan kualitas belanja daerah yang masih rendah, c) Sektor Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi: Upaya pelestarian lingkungan dan ekologi, terutama untuk menjaga fungsi sebagai paruparu dunia (Heart of Borneo), d) Sektor Sosial: Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia, e) Sektor Prasarana: Pemenuhan sarana prasarana dasar dan konektivitas di daerah perbatasan masih belum optimal, f) Sektor Stabilitas Pertahanan dan Keamanan: Perlintasan illegal Malaysia serta permasalahan status Outstanding Boundary Problems.
Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Financial Advisor
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki, juga menyampaikan beberapa hal terkait peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Financial Advisor di daerah, di antaranya:
1. Meningkatkan kompetensi dan bacaan terkait pengelolaan keuangan daerah pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang ditempuh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dapat membantu stakeholders , khususnya Pemerintah Daerah Lingkup Kalimantan Barat dalam memberikan informasi dan panduan terkait kebijakan keuangan negara dan aturan perbendaharaan;
2. Mendorong peningkatan governance, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sharing knowledge tata kelola pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah pusat. Kanwil DJPb dapat membantu memberikan alternatif solusi kepada para stakeholders dalam pelaporan keuangan;
3. Mendukung peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah melalui sertfikasi pejabat perbendaharaan pemerintah daerah yang mengelola dana APBN. Kanwil DJPb memberikan dukungan penuh kepada para pejabat perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah sehingga dapat membangun fondasi yang kuat untuk mengelola dana APBN dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut berkontribusi dalam transformasi, reformasi organisasi dan layanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah melalui transfer knowledge tata kelola BLU pemerintah pusat. Dengan adanya transfer knowledge diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas layanan, pengembangan kapasitas SDM, dan peningkatan efisiensi operasional pada Badan Layanan Umum (BLU) Daerah
