Bagikan :
Meskipun begitu, realisasi dari sisi PNBP sendiri mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan hingga bulan November 2023 telah melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi terbesar terdapat pada akun pendapatan biaya pendidikan, akun pendapatan paspor, dan akun pendapatan pelayanan pertanahan. Pasa sisi belanja negara dalam APBN Kalbar, realisasi s.d. 30 November 2023 adalah sebesar Rp27 tiriliun atau sebesar 85,08% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp9,34 triliun dan Belanja TKDD sebesar Rp17,66 triliun. Masih diperlukan perhatian khusus untuk realisasi belanja barang (52) dan belanja modal (53) karena masing-masing baru mencapai 76,32% dan 69,27% dari pagu yang ditetapkan.
Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan P3DN yang menyebabkan satker mengalami kesulitan dalam mencari barang yang memenuhi unsur TKDN tersebut. Sampai dengan 30 November 2023, realisasi Penyerapan Dana Desa mencapai 1,82 Triliun dari pagu 1,86 Triliun. Terdapat tiga kabupaten yang telah melakukan penyaluran sebesar 100% yaitu Kab. Sekadau, Kab. Bengkayang, dan Kab. Melawi.
Sementara itu, BLT desa sudah tersalurkan sebesar 228,4 miliar dengan total 761.471 Keluarga Penerima Manfaat. Tingkat validitas ketercapaian output dana desa yang masih rendah, salah satunya disebabkan karena proses verifikasi yang masih sangat terbatas terutama dari segi SDM dan komitmen para pemangku kepentingan.
Selain itu, penyalahgunaan dana desa juga masih terjadi, namun sudah terdapat Pemda yang menerapkan penyaluran dana desa nontunai yang diprakarsai oleh Pemkab Kubu Raya dan direncanakan akan diimplementasikan kepada Pemda yang lain.
Kinerja APBD (Konsolidasi) Regional Kalbar s.d. November 2023
Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp25,98 triliun dan Pagu Belanja sebesar Rp26,9 triliun sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp916,47 miliar dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 miliar dan SiKPA sebesar Rp17,02 miliar.
Sampai dengan 30 November 2023, realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian sebesar Rp21,76 triliun, yang mana masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 78,07% dari total pendapatan. Pada sisi belanja daerah, realisasi s.d. 30 November 2023 adalah sebesar Rp19,67 triliun atau sebesar 73,11% dari total pagu. Dengan kondisi ini maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp2,09 triliun, berbanding terbanding dari pagu yang direncakan defisit. Persentase realisasi pendapatan tertinggi terdapat pada Kab. Sanggau, yaitu sebesar Rp1.644,99 miliar atau sebesar 96,33% dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja tertinggi terdapat pada Kota Singkawang sebesar Rp803,31 miliar atau 88,42% dari pagu anggaran.
Dukungan Pemerintah kepada UMKM Sebagai Penggerak Perekonomian
Program KUR dan UMi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia kepada para pelaku UMKM yang bertujuan memberikan akses pembiayaan kepada UKM agar dapat mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik.
Dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR dan UMi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta mendorong pemerintah daerah dengan berkolaborasi perbankan agar semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di daerah.
