Sonora.ID – Belum lama ini muncul Petisi 100 dari sejumlah tokoh yang mendatangi Menko Polhukam Mahfud Md.

Tujuan utamanya adalah memakzulkan Presiden Jokowi yang disebut gagal memimpin RI, salah satunya karena dianggap melanggar konstitusi.

Alasannya, karena banyak temuan dugaan pelanggaran pemilu yang ditujukan pada Jokowi.

Melansir dari Kompas.com, dalam keterangannya Mahfud mengatakan kepada mereka bahwa dirinya tidak bisa menindak laporan itu karena bukan kewenangannya.

Menurutnya, laporan itu seharusnya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Arti Dasi Kuning Presiden Jokowi saat Acara Kenegaraan di Jepang

Kendati demikian, jelas Mahfud, proses pemakzulan juga tak bisa dalam waktu singkat. Ia menyatakan bahwa butuh proses panjang untuk pemakzulan itu. Prosesnya berupa berbagai sidang yang tak mungkin cukup sebelum Pemilu selesai.

"Jadi saya bilang, 'Apakah Pak Mahfud setuju?' Saya tidak bilang setuju atau tidak setuju. Silakan saja, tapi bawa ke DPR, jangan minta pemakzulan ke Menko. Kok minta pemakzulan ke Menko Polhukam," tutur Mahfud.

Menurutnya, laporan itu seharusnya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui ada 22 tokoh mewakili Petisi 100, mereka di antaranya adalah politikus kawakan Amien Rais, Faizal Assegaf, Marwan Batubara dan Letnan Jenderal TNI Marsekal (Purn) Suharto hingga Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman.

Lantas apa arti pemakzulan Presiden yang diminta oleh Petisi 100? Bagaimana proses pemakzulan Presiden di Indonesia?

Menurut KBBI, pemakzulan berasal dari kata dasar makzul yang berarti ‘berhenti memegang jabatan; turun takhta’.

Pemakzulan merupakan proses, cara, perbuatan memakzulkan-menurunkan dari takhta; memberhentikan dari jabatan; meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja.

Mengutip balaibahasajateng.kemdikbud.go.id, dalam bahasa Inggris pemakzulan disebut dengan impeachment.

Kata impeachment bersinonim dengan accusation yang memiliki arti pendakwaan. Itu artinya, impeachment adalah sebuah proses di badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.

Akan tetapi, pemakzulan tidak selalu berarti pemecatan atau penghapusan jabatan. Pemakzulan adalah sebuah pernyataan dakwaan resmi yang mirip dengan proses peradilan dalam kasus-kasus kriminal.

Ini hanya merupakan langkah awal menuju kemungkinan pemecatan pejabat tersebut. 

Setelah seorang pejabat dijatuhkan sanksi pemakzulan, ia kemudian menghadapi kemungkinan dinyatakan bersalah melalui pemungutan suara di lembaga legislatif, yang akhirnya dapat mengakibatkan pemecatan pejabat tersebut.

Pemakzulan diatur dalam undang-undang konstitusi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Filipina, dan Republik Irlandia.

Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Setelah mengetahui arti pemakzulan Presiden, sekarang mari kita mengenal proses pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden.

Pemakzulan presiden di Indonesia dimuat dalam UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Akan tetapi, usulan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden baru dapat diajukan oleh DPR kepada MPR setelah lebih dulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus pendapat DPR mengenai hal pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Menurut Pasal 7A UUD 1945, pemakzulan presiden dapat terjadi apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, seperti korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR (ayat 3).

Setelah pengajuan dilakukan, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh MK.

Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 7B,  DPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Setelah itu, MPR wajib melaksanakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.

Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Arti Ngingsor dalam Bahasa Jawa yang Viral Karena Jake ENHYPEN