Bagikan :
Jakarta,Sonora.Id - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengeluarkan seruan darurat untuk menyelamatkan demokrasi nasional, dengan tema 'Lawan Tirani, Selamatkan Demokrasi'.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melihat dan memperhatikan, banyak sekali penyimpangan yang dilakukan pemerintah sebagai mandataris rakyat dalam pengelolaan negara.
Pemerintahan Negara Republik indonesia yang hari ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sudah menyimpang dari cita-cita didirikannya negara dan dibentuknya pemerintahan.
PMII sebagai bagian dari bangsa, bagian dari rakyat indonesia memandang hal tersebut harus segera dihentikan.
PMII dibentuk dengan salah satu komitmennya untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang mempunyai tanggungjawab besar untuk bertindak sesuai kapasitas, baik sebagai individu rakyat ataupun secara kolektif organisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua PB PMII Bidang Hubungan Organisasi Kemahasiswaan, Kepemudaan, LSM, dan Ormas. Yogi Apendi di PB PMII Jakarta pada Senin (5/1/2024).
PMII menyatakan keprihatinan terhadap penyimpangan yang semakin merajalela di pemerintahan. Menyoroti kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.
PMII menemukan fakta bahwa Korupsi semakin merajalela, Kolusi dan Nepotisme terus dipraktekan dan dilanggengkan.
Semakin hari semakin marak praktek kekuasaan yang mengangkangi dan terus mengakali hukum dan norma bernegara.
PMII juga mengulas praktek nepotisme dan kolusi, terutama dalam kasus Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang diduga terlibat dalam konsolidasi untuk mendukung pencalonan keponakan Presiden Joko Widodo.
Termasuk juga dibuatnya kebijakan yang memberikan ruang untuk calon presiden tidak mundur dari jabatan menteri atau kepala daerah yang dinilai berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.
Penyelewengan kekuasaan dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi secara halus, gradual, dan sistematis.
Dalam seruannya, PMII mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda-mahasiswa, untuk bersatu dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia.
Mereka menyerukan kader dan anggota PMII untuk tetap setia pada nilai dasar pergerakan, mendukung demokrasi, dan terlibat dalam aksi nyata, termasuk demonstrasi bersama rakyat.
"PMII mendesak Presiden Joko Widodo dan pemerintah untuk menghentikan praktik pelanggaran demokrasi, menghormati konstitusi, dan mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan. Tuntutan juga melibatkan panggilan kepada DPR RI untuk melakukan pengawasan maksimal terhadap kinerja pemerintah," Yogi.
