Tahun 2025, Internet Akan Hadir di Seluruh Wilayah Blank Spot di Jabar

22 Februari 2024 11:40 WIB
Pj Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso di Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar Tahun 2024 di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Rabu (21/2/2024) siang.
Pj Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso di Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar Tahun 2024 di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Rabu (21/2/2024) siang. ( )

Bandung, Sonora.ID - Penjabat (Pj) Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso menegaskan, bahwa tahun 2025 nanti, Pemprov Jabar akan membangun infrastruktur internet untuk desa-desa blank spot di Jabar, karena infrastuktur internet di desa akan berpengaruh signifikan terhadap sektor-sektor lain.

Hal itu dikatakannya saat sambutan usai membuka acara Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar Tahun 2024 di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Rabu (21/2/2024) siang.

"Pengentasan masalah ini menjadi penting karena kesenjangan akses internet dapat meningkatkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan," tegas Taufiq aaat sambutan.

Sebagai provinsi terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota, Jabar juga memiliki 5.312 desa dengan kondisi yang beragam.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 menyebutkan bahwa 359 desa di Jabar masih terkategori blank spot, desa dengan akses internet terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.

Baca Juga: Bencana Puting Beliung, Pj Gubernur Jabar Langsung Datangi Lokasi

Guna menuntaskan pengentasan desa blank spot tersebut, Taufiq meminta semua unsur pentahelix berkolaborasi.

"Pembangunan desa bisa kita tingkatkan terus dan kita masih ada beberapa desa yang blank spot Ini coba kita dorong tahun 2025 bersama Diskominfo Jabar, kementerian terkait, dan badan usaha supaya tidak ada lagi desa di Jabar yang dikategorikan blank spot," kata Taufiq.

Dengan adanya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Taufiq menyarankan anggaran APBD kabupaten/kota didorong untuk kebutuhan pembangunan desa di berbagai sektor agar penerimaan daerah pada 2025 mengalami peningkatan.

Hal ini dilakukan mengingat tujuan desa sebagai motor penggerak ekonomi di Jabar.

"Anggaran kabupaten kota, khususnya yang terkait dengan pembangunan desa bisa didorong bersama-sama dengan provinsi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, sosial, dan kesehatan," pungkasnya.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm