Bagikan :
Sonora.ID - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) akan berupaya untuk merumuskan mekanisme yang tepat dalam mewadahi partisipasi bermakna sehingga sebuah kebijakan bersifat partisipatif dan inklusif.
Kepala BSK Hukum, Ambeg Prakarya menjelaskan BSK Kumham mendorong kebijakan Kemenkumham yang partisipatif dengan cara mengupayakan pemenuhan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya.
Kemudian, dipertimbangkan pendapatnya serta memberikan penjelasan di dalam proses kebijakan di lingkungan Kemenkumham RI.
"BSK mengupayakan kebijakan yang visioner dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan. Sekaligus menjawab tantangan di masa depan dan bukan sebatas pemadam kebakaran," ujar
Kepala BSK Kumham, Ambeg Prakarya dalam siaran persnya kepada Sonora, Kamis (22/04/2024).
Ambeg Prakarya mengungkapkan pihaknya terus berkolaborasi secara inklusif bersama masyarakat.
Baca Juga: Prediksi Musim Kemarau di Indonesia Menurut BMKG
Kolaborasi penting untuk mengawal atau menavigasi kebijakan publik, utamanya di Kementerian Hukum dan HAM.
"Didukung semangat kolaborasi diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.
BSK Kumham, kata Ambeg terus mengupayakan kebijakan yang visioner dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan.
Sekaligus menjawab tantangan di masa depan dan bukan sebatas pemadam kebakaran.
