Bagikan :
Sonora.ID - Realisasi inflasi gabungan dua kota penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di DIY pada awal tahun 2024 terjaga pada rentang sasaran nasional sebesar 2,5+1% (yoy).
Hal ini menjadi sinyal positif dalam mengawal inflasi DIY ke depan. Namun demikian, potensi risiko tetap perlu diwaspadai, salah satunya menjelang momen Ramadhan dan HBKN Idul Fitri serta mundurnya masa panen raya padi akibat dampak El Nino.
Merespon hal tersebut, TPID DIY pada 27 Februari 2024 menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) guna membahas kesiapan pemerintah daerah DIY dalam menyambut bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2024.
Kegiatan HLM dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, serta diikuti oleh Sekretaris Daerah DIY, Walikota/Bupati se-DIY, Satgas Pangan DIY, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Kepala BPS DIY, Kepala Bulog Divre DIY, Forkopimda dan kepala OPD se DIY anggota TPID.
Pada kegiatan ini, Wakil Gubernur DIY, menyampaikan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menekankan perlunya upaya pengendalian pasokan baik di sisi hulu maupun hilir dalam merespon isu kenaikan harga dan ketersediaan beras.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa proses penyusunan kebijakan pengendalian inflasi pangan ke depan perlu berlandaskan atas data, sehingga penguatan neraca pangan antar daerah pada website TPID DIY dan pemanfaatan command center geo portal menjadi suatu urgensi.
Sebagai penutup, Gubernur DIY berpesan bahwa setiap keluarga di DIY wajib dipastiknn memiliki akses bahan pangan yang cukup dan terjangkau.
Baca Juga: Truk Muatan Material Pembangunan Tol Solo-Jogja Terperosok di Sragen
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Ibrahim, menyampaikan beberapa rekomendasi mitigasi seasonal inflasi pangan yang dapat dilakukan memasuki momen Ramadhan dan Idul Fitri 2024, diantaranya melalui penguatan data dan informasi terkait pasokan serta optimalisasi pelaksanaan pantauan pasar terutama H+7 HBKN.
Sementara untuk jangka panjang, mitigasi yang dapat dilakukan antara lain penguatan kelembagaan BUMD Segoro Amarto, fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi produksi, optimalisasi lahan pekarangan/lahan tidur dalam rangka ketahanan pangan yang dapat dipantau melalui Command Center Pertanahan dan Tata Ruang, serta optimalisasi peran BUMD Taru Martani dalam distribusi komoditas pangan utama.
Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, turut menambahkan bahwa inflasi gabungan dua kota IHK di DIY menurut hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 utamanya disumbang dari komoditas bensin dan beras, dengan bobot masing masing sebesar 5,55% dan 5,18%.
Oleh karena itu, jumlah kunjungan vvisatawan ke DIY yang diproyeksikan meningkat seiring peningkatan aktivitas pariwisata dan tradisi mudik pada momen HBKN ldul Fitri perlu diwaspadai menjadi risiko pemicu tingginya tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Baca Juga: Acara Malam Tahun Baru 2024 dan Natal 2023 di Jogja: Ini Tanggal dan Lokasinya!
Namun demikian, menyikapi sentimen terhadap kenaikan harga beras, data historia BPS menunjukkan jika kenaikan harga beras yang terjadi saat ini diiringi dengan peningkatan harga Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kering Panen (GKP) yang diterima petani sehingga diharapkan kesejahteraan petani masih terjaga.
Kegiatan diakhiri dengan penyampaian kondisi, tantangan, dan strategi yang akan dilakukan oleh seluruh kepala daerah di Kabupaten/Kota se-DIY dalam menyambut momen bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.
Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh instansi TPID di DIY untuk mengantisipasi tekanan inflasi diailtaranya operasi pasar secara merata di seluruh wilayah DIY, penyaluran beras SPHP, dan kerjasama penambahan pasokan dari daerah sekitar DIY.
Diharapkan melalui kegiatan ini, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik dalam kerangka TPID dapat terus diperkuat demi mengawal tercapainya inflasi DIY yang sesuai dengan rentang sasaran inflasi national.
Baca Juga: Terapkan Sikap Cerdas, Warga Surabaya Berani Lawan Hoax
