Bagikan :
Pontianak, Sonora.ID - Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat MS Budi menyatakan bahwa dari awal pihaknya berkomitmen bersama KPU seluruh Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan langsung bebas rahasia jujur dan adil.
"Kami harus kawal proses administrasi pemilunya dengan memastikan bahwa di 17.626 TPS yang tersebar di seluruh Kalbar dan melibatkan 123.382 petugas KPPS, serta PPS, PPK, melaksanakannya dengan kredibel, itulah cara kita memastikan administrasi pemilu berjalan dengan rapi, " ucapnya saat hadir pada kegiatan dari Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, Strategi Merespon Dinamika Informasi Pasca Pemilu 2024, di Hotel Mercure, Selasa, 5 Maret 2024.
Menurutnya KPU Kalbar sudah menghadirkan penyelenggara pemilu hingga badan Ad Hoc untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil.
Baca Juga: BPBD Kalbar Update Terkini Bencana Banjir di 3 Kabupaten
"Dan Rabu, protret itu bisa disaksikan, semua informasi tentang kejujuran dan ketidakjujuran di 17.626 TPS itu boleh dikabarkan oleh siapapun, tujuannya agar bila ada ditemukan 1 TPS, atau 1 PPK, satu KPU kab/kota bahkan provinsi/nasional, ada petugas yang bekerja dengan tidak kredibel maka prosesnya bisa diulang. Baik dalam konteksnya pemungutan suara ulang, lanjutan, bahkan penghitungan suara ulang, bahkan di daerah bencana yang masuk konteks susulan, " jelasnya.
Pada faktanya lanjut Budi, ditemukan pelanggaran administratif di tempat - tempat Pemungutan Suara baik oleh KPU, baik yang dilaporkan oleh pengawas TPS kepada Bawaslu atau Panwascam kepada Bawaslu, untuk direkomendasikan kepada KPU.
"Maka dimana terdapat pelanggaran administrasi pemilu yang memungkinkan dilakukan pemungutan suara ulang, kami lakukan. Ada 12 titik pemungutan suara ulang, dan 5 titik TPS pemungutan suara lanjutan yang teraebar di 6 kabupaten/kota, yaitu Singkawang, Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Bengkayang, dan Kapuas Hulu, semua sudah berlangsung, " terangnya.
