"Pelayanan publik yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat dan tidak berbelit-belit, menjadi cerminan bahwa negara telah hadir di tengah masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi" Ujar Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2023, Kamis (14/03/2024)
Ma'ruf Amin memaparkan hasil penilaian Ombudsman dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan kenaikan.
Dari 586 instansi, lebih dari 70%-nya masuk zona hijau, atau mematuhi standar pelayanan publik, pada 2023. Angka ini naik dari sekitar 46% di tahun 2022.
"Indeks Efektivitas Pemerintah tercatat naik, dari 64,76 tahun 2022, menjadi 66,04 tahun 2023, menempatkan Indonesia di urutan ke-73 dari 214 negara" Sambung Ma'ruf
Meski demikian, Ia menyoroti laporan masyarakat atas rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah yang harus segera ditangani, terutama oleh penyelenggara pelayanan publik.
"Aduan masyarakat yang diterima Ombudsman perwakilan daerah jumlahnya sepuluh kali lipat lebih banyak dari aduan yang diterima Ombudsman pusat"
"Oleh karena itu, saya ingin tegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Apalagi kini di tengah persaingan global, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah faktor penting untuk menarik investasi dan menciptakan iklim berusaha yang baik" Tutupnya
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih melaporkan bahwa sepanjang 2023 Ombudsman RI menangani 26.461 kasus pelayanan publik yang terdiri dari laporan masyarakat sebanyak 7.392, konsultasi non-laporan 15.348, Respons Cepat Ombudsman (RCO) sebanyak 948, investigasi atas prakarsa sendiri 118, serta tembusan sebanyak 2.655 kasus.
"Sepanjang 2023, laporan yang diselesaikan oleh Ombudsman RI sebanyak 7.909 laporan dengan rincian Kantor Pusat menyelesaikan 1.200 laporan dan Kantor Perwakilan menyelesaikan 6.709 laporan masyarakat" Ungkapnya.
