Bagikan :
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan hadirnya program TPBIS yang mengenalkan perpustakaan sebagai tempat membaca buku dan tempat berkegiatan masyarakat menjadi angin segar bagi pertumbuhan literasi di Kabupaten Maros.
“Melalui program TPBIS ini kami masyarakat bisa membaca dan berkegiatan di perpustakaan sehingga bisa memperoleh keterampilan dari bahan bacaan hingga mereka memperoleh kesejahteraan,” ungkapnya.
Menurut Chaidir, komitmen menjadi hal paling penting dalam peningkatan literasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Maros mengawali komitmen tersebut dengan menghadirkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Budaya Literasi dan kemudian secara mandiri mereplikasi program TPBIS.
Pada 2023, Kabupaten Maros secara mandiri telah berhasil mereplikasi sepuluh perpustakaan desa/kelurahan. Kabupaten Maros juga berencana menambah 15 perpustakaan desa/kelurahan yang akan mereplikasi program TPBIS pada 2024.
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Teguh Hadi Sulistyono menilai investasi pada sumber daya manusia dirasa masih kurang populer di kalangan pemerintah desa, karena hasilnya tidak dapat dilihat langsung dibandingkan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur.
Namun dirinya menegaskan, Kementerian Desa mendorong seluruh desa untuk mengalokasikan dana desa dalam upaya peningkatan literasi desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2023 di mana salah satu prioritas kebijakan prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan juga bahan bacaan.
“Kami berterima kasih kepada Perpusnas yang akan menyalurkan bantuan seribu buku untuk 10.000 desa yang mana akan menguatkan regulasi yang kami susun untuk desa,” imbuhnya.
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Abdul Khak mengatakan dengan kondisi literasi di Indonesia saat ini di mana belum tercapainya tingkat literasi yang diharapkan hingga sulitnya akses buku yang ramah anak di daerah terutama 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mengharuskan adanya intervensi dalam penyediaan buku bermutu.
“Kami dari Kemendikbud mengintervensi dalam tiga hal, yaitu dimulai dengan menyiapkan buku bermutu yang diminati anak-anak, kemudian yang kedua kami mencetak dan mengirimkan buku ke sekolah yang membutuhkan secara langsung, dan yang ketiga kami melatih guru maupun pustakawan di sekolah untuk mengolah dan mengelola buku-buku tersebut,” terangnya.
