Sonora.ID - Bupati Berau, Hj Sri Juniarsih Mas membuka secara resmi Musrenbang Rencana Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau 2025, pada Selasa (2/4/2024) di Gedung Lantai 2 RPJPD Kantor Bapelitbang Berau.
Kegiatan musyawarah ini dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJPD dan RKPD 2025 sebelum pembahasan lanjutan penyelarasan prioritas pembangunan di forum Musrenbang tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam waktu dekat.
RPJPD 2025-2045 untuk Kabupaten Berau mengusung visi Berau Sebagai Destinasi Wisata yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.
Untuk RKPD 2025 mengangkat tema Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Bupati Sri Juniarsih menyampaikan dua agenda forum ini dimaksudkan sebagai forum perumusan/ pembahasan antar pelaku pembangunan.
Sekaligus mensinergikan perencanaan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Hal ini juga dalam rangka mengatasi permasalahan daerah yang menjadi isu strategis di Kabupaten Berau.
Ia menegaskan musyawarah bertujuan membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
Sedangkan Musrenbang RKPD bertujuan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sesuai tahapan tahun ke-empat RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026 yang akan diintegrasikan dalam program dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
"Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik," ujar Bupati.
"Harapan saya musrenbang ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan berdasarkan masukan dan saran," lanjut Bupati.
Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Anang Indiawan Lastika, Kordinator Kalimantan II Kementerian PPN / Bappenas, Anang Budi Gunawan dan Mispoyo selaku Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Kaltim.
Pelaksanaannya saat ini masih berlangsung. Dimulai tahapan penyampaian laporan dan sambutan, kemudian paparan dari narsum. Serta dipungkasi dengan penandatanganan berita acara kesepakatan.
