Palembang, Sonora.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang, menerima kunjungan peserta Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun 2025, Senin (21/4/2025).

 

Rombongan dipimpin oleh Widyaiswara Utama Sespim, Irjen Pol Tomex Korniawan, dan diterima di Ruang Rapat Gubernur.

 

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menggali informasi mendalam mengenai potensi, kekuatan strategis, dan dinamika pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

 

"Kami ingin peserta PKDN Sespimti bisa memahami Sumsel secara menyeluruh, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan," ujar Irjen Pol Tomex.

 

 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, terlebih kunjungan ini terjadi setelah dirinya baru 61 hari dilantik sebagai Gubernur Sumsel periode 2025–2030.

 

“Sumsel merupakan provinsi terbesar di Pulau Sumatera dengan 17 kabupaten/kota dan keragaman suku yang menjadi kekuatan tersendiri,” jelasnya.

 

Ia menyoroti beberapa keunikan Sumsel, seperti luasnya wilayah Kabupaten OKI yang setara dengan Timor Leste, serta keberadaan sungai-sungai besar yang menjadi poros suku seperti Komering, Enim, Lematang, dan Ogan.

 

Gubernur juga menyinggung tantangan pengelolaan APBD, yang berbeda dengan DKI Jakarta.

 

Jika DKI mendapatkan dana besar dari bagi hasil pajak, pendapatan asli daerah Sumsel didominasi oleh pajak kendaraan.

 

“Meski APBD rata-rata, Sumsel memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, pengelolaan yang cerdas sangat dibutuhkan agar berdampak optimal pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

 

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Dukung Musda MUI Sumsel 2026 dan Siap Fasilitasi Kantor Baru

Herman Deru berharap para peserta PKDN Sespimti, yang nantinya akan menjadi bagian dari Forkopimda, dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai isu, termasuk pertambangan, energi, digitalisasi, dan literasi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang mendukung transformasi digital, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

 

“Digitalisasi itu penting, tapi regulasi juga harus mendukung. Literasi digital masyarakat perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital,” tutupnya.

 

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Apresiasi Sekolah Lansia Ogan Ilir, Dorong Lansia Tetap Produktif dan Mandiri

Penulis Achnad Aulia