Acara ini diikuti para operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Wali Kota Prabumulih No. 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Prabumulih.

 

Tujuannya adalah memperkuat integrasi, konsistensi, dan akuntabilitas data sektoral dari seluruh OPD agar dapat diakses publik melalui Portal Satu Data Prabumulih.

 

Kepala Diskominfo Prabumulih, Drs. Mulyadi Musa, M.Si., secara resmi membuka rapat dan menegaskan pentingnya kualitas data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

Menurutnya, data merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan publik yang efektif dan berbasis bukti.

 

“Portal Satu Data Prabumulih akan menyajikan data lintas sektor—mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur. Akses ini terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pembuat kebijakan. Karena itu, kontribusi dan akurasi data dari setiap OPD sangat krusial,” tegas Mulyadi.

 

Ia menambahkan, keberhasilan program Satu Data tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi dan komitmen antar OPD sebagai produsen data.

 

“Sebelum portal resmi diluncurkan, seluruh data dari OPD harus lengkap, valid, dan terverifikasi. Ini penting agar portal menjadi sumber informasi publik yang andal dan terpercaya,” pungkasnya.