Bandung, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mencatat kinerja fiskal yang signifikan pada tahun anggaran 2024. Pendapatan daerah melampaui target, sementara belanja terkendali, menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp1,75 triliun. 

 

Dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Kamis (12/6/2025), Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Ia mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2024, pendapatan daerah mencapai Rp36,68 triliun atau 101,08% dari target Rp36,29 triliun.

 

Erwan mengungkapkan hingga 31 Desember 2024, total pendapatan daerah mencapai Rp36,68 triliun atau 101,08 persen dari target sebesar Rp36,29 triliun. 

 

Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2024 mencapai lebih dari Rp1,75 triliun.

 

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp25,31 triliun (101,72 persen dari target), pendapatan transfer sebesar Rp11,35 triliun (99,69 persen), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp23,19 miliar (100 persen).

 

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp35,54 triliun atau 96,31 persen dari pagu anggaran sebesar Rp36,91 triliun. 

 

"Alhamdulillah, dari keseluruhan transaksi anggaran dan realisasi APBD 2024, kita berhasil mencatatkan SiLPA sebesar Rp1,75 triliun lebih," kata Wagub Erwan, dikutip dari siaran pers Diskominfo Jabar.

 

“Ini menunjukkan komitmen kita dalam menjaga efisiensi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang konsisten,” imbuhnya. 

 

Belanja daerah tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp19,98 triliun, belanja modal Rp2,11 triliun, belanja tidak terduga Rp784,11 juta, dan belanja transfer sebesar Rp13,44 triliun.

 

Laporan keuangan juga menunjukkan bahwa neraca keuangan per 31 Desember 2024 mencatat total aset sebesar Rp46,14 triliun. 

 

Aset tersebut terdiri dari aset tetap sebesar Rp28,97 triliun, investasi jangka panjang Rp12,92 triliun, aset lancar Rp2,52 triliun, serta aset lainnya dan properti investasi senilai lebih dari Rp1,7 triliun. 

 

Di sisi lain, total kewajiban daerah mencapai Rp2,95 triliun, sedangkan ekuitas tercatat sebesar Rp43,18 triliun.

 

Dalam laporan operasional, Pemprov Jabar membukukan surplus kegiatan operasional sebesar Rp813,64 miliar dan surplus non operasional sebesar Rp22,99 miliar. Total surplus laporan operasional (LO) mencapai Rp836,63 miliar.

 

"Selama 14 tahun berturut-turut kita berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Ini adalah hasil sinergi semua pihak, eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Erwan.