Gubernur Herman Deru Ungkap 12 Program Prioritas Pembangunan Sumsel 2025–2029 di Musrenbang RPJMD

18 Juni 2025 10:15 WIB
 Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel 2025–2029 yang digelar di Griya Agung, Senin (16/6/2025).
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel 2025–2029 yang digelar di Griya Agung, Senin (16/6/2025). ( Humas Pemprov Sumsel)
 
Palembang, Sonora.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel 2025–2029 yang digelar di Griya Agung, Senin (16/6/2025).
 
Dalam pidatonya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan Sumsel lima tahun ke depan akan mengusung visi “Sumsel Maju Terus untuk Semua”, yang mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Visi ini merupakan kelanjutan dari fondasi pembangunan yang telah diletakkan selama masa kepemimpinannya sebelumnya.
 
12 Program Prioritas Sumsel 2025–2029
 
Sebagai wujud nyata dari visi tersebut, Pemprov Sumsel menetapkan 12 program unggulan yang menjadi fokus pembangunan daerah, yaitu:
 
1. Pembangunan Pelabuhan New Palembang Port Tanjung Carat, ditargetkan mulai konstruksi pada 2026.
 
 
2. Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP) yang terus dilanjutkan.
 
 
3. Penguatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) untuk kedaulatan pangan.
 
 
4. Pendidikan inklusif dan berkeadilan di seluruh pelosok Sumsel.
 
 
5. Infrastruktur merata dan tuntas di seluruh kabupaten/kota.
 
 
6. Sumsel Interkoneksi, memperkuat konektivitas antar wilayah.
 
 
7. Pencetakan 100.000 Sultan Muda Sumsel sebagai generasi unggul, mandiri, dan siap bersaing.
 
 
8. Penguatan nilai religius, toleransi, dan budaya lokal.
 
 
9. Sumsel Wonderful 2030, pengembangan sektor pariwisata berdaya saing.
 
 
10. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
 
 
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis komunitas.
 
 
12. Revitalisasi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat.
 
 
 
“Ini bukan sekadar janji politik. Ini bentuk komitmen nyata kami untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dari desa hingga kota,” tegas Herman Deru.
 
Tujuh Tantangan Pembangunan Sumsel ke Depan
 
Gubernur juga menyoroti tujuh tantangan utama yang harus diatasi, antara lain:
 
Angka kemiskinan dan pengangguran,
 
Ketimpangan infrastruktur antarwilayah,
 
Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan,
 
Transformasi ekonomi daerah,
 
Ketahanan pangan dan energi,
 
Reformasi birokrasi,
 
Serta pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.
 
 
Sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, Herman Deru menginstruksikan inventarisasi rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Sumsel. “Saya ingin setiap warga Sumsel tinggal di rumah yang layak. Ini tentang keadilan sosial,” ungkapnya.
 
Delapan Arahan Strategis Penyusunan RPJMD
 
Untuk menjamin keberhasilan RPJMD, Herman Deru menyampaikan 8 arahan penting kepada seluruh pemangku kebijakan, yaitu:
 
1. Menjadikan RPJMD sebagai acuan lintas sektor dan lintas OPD.
 
 
2. Mendorong kesinambungan program pro-rakyat.
 
 
3. Menjamin pemerataan pembangunan antarwilayah.
 
 
4. Menghasilkan solusi konkret berbasis data.
 
 
5. Meningkatkan sinergi antarlembaga dan masyarakat.
 
 
6. Memberdayakan potensi lokal secara optimal.
 
 
7. Menjaga akuntabilitas dan efisiensi anggaran.
 
 
8. Mewujudkan pembangunan partisipatif dan kolaboratif.
 
 
 
“Sumsel tidak bisa dibangun oleh pemerintah saja. Ini kerja bersama seluruh elemen – dari ASN, kepala daerah, hingga masyarakat sipil,” ujar Herman Deru.
 
Apresiasi dari Pemerintah Pusat
 
Acara Musrenbang RPJMD Sumsel 2025–2029 turut dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, yang memberikan apresiasi atas komitmen Pemprov Sumsel dalam merancang pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
 
Penulis: Achmad Aulia
 

Penulis
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm