Kubu Raya, Sonora.ID – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menghadiri Rapat Konvergensi Sensitif Stunting Tematik Pendidikan yang mengangkat tema Penguatan Peran Bunda PAUD dalam Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Program 13 Tahun Wajib Belajar. Kegiatan ini digelar di Hotel Dangau Kubu Raya, Rabu (25/6/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Sujiwo menekankan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan dalam menangani persoalan stunting, yang menurutnya tidak bisa dipisahkan dari data dan kebijakan masa lalu.

“Kepemimpinan itu ada keberlanjutan, sustainable. Data stunting dirilis tahun 2024 sebesar 30,2 persen, naik dari 24,5 persen tahun sebelumnya. Saat itu saya memang belum menjadi bupati, tapi saya tidak bisa lepas tangan. Sekarang saya bupatinya, dan saya harus menyelesaikan ini,” ujar Sujiwo.

Baca Juga: Plt Kadis Pendidikan Kubu Raya Dorong Pemerataan Akses PAUD, Menuju Wajib Belajar 13 Tahun

Ia juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam data sosial ekonomi masyarakat Kubu Raya yang berdampak pada penanganan stunting.

“Kemiskinan di Kubu Raya itu menurut data resmi rendah, tapi ketika BPJS survei di lapangan, seperti di Sungai Bulan, dari 100 warga hanya 5 yang mampu membayar mandiri. Sisanya 95 persen miskin. Ini anomali yang harus dikaji serius,” jelasnya.

Sujiwo menilai bahwa permasalahan data menjadi hambatan besar dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Ia mencontohkan penonaktifan 21.600 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ternyata banyak di antaranya justru tergolong miskin.

“Ada tiga warga dengan gangguan jiwa yang sangat miskin langsung terdampak. Itu contoh salah cabut. Salah cabut karena data kita salah. Maka perlu validasi data, bukan saling menyalahkan masa lalu,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa persoalan stunting tidak hanya soal pertumbuhan fisik, melainkan menyangkut kecerdasan generasi penerus.

Baca Juga: Bupati Sujiwo Temui PKL Terdampak Penertiban Serdam–Sudarso, Tawarkan Relokasi dan Solusi

“Kalau hanya gagal tumbuh dari sisi fisik, oke lah. Tapi kalau sudah berdampak ke IQ dan kesehatan, ini bahaya. Jepang itu pendek-pendek tapi cerdas. Tapi stunting kalau berdampak ke otak, 2045 kita tidak akan punya generasi emas,” tegas Sujiwo.

Ia mengingatkan bahwa upaya mengatasi stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah atau Dinas Kesehatan saja.

“Tanggung jawab utama memang di pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan. Tapi nggak bisa hanya mereka. Semua elemen harus terlibat — TNI, Polri, swasta, hingga masyarakat. Terutama ibu hamil. Jangan sampai ibu sendiri tidak peduli pada janinnya. Ini juga menjadi PR besar kita untuk memberikan edukasi,” tutupnya.

Rapat ini turut dihadiri para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, kesehatan, serta perwakilan Bunda PAUD dari seluruh kecamatan di Kubu Raya sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung program pengentasan stunting sejak usia dini.