Find Us On Social Media :
Anies Baswedan: Pemorov DKI Saat Ini Menjangkau Ekonomi Mikro Agar Dapat Mengakses Perkreditan Lebih Mudah (Sonora/ Lia Muspiroh)

Anies Baswedan: Pemprov DKI Saat Ini Menjangkau Ekonomi Mikro Agar Dapat Mengakses Perkreditan Lebih Mudah

Alifia Astika - Rabu, 22 Juli 2020 | 17:02 WIB

Sonora.ID - Terkait dengan pemulihan ekonomi DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa perlu lebih banyak mendengar dari para pelaku usaha tentang terobosan-terobosan yg dibutuhkan.

Karena tantangannya adalah bagaimana bisa memberikan kebijakan termasuk akses pada fasilitas kegiatan usaha dari mulai fasilitas kredit sampai pada fasilitas pasar agar mereka dapat bergerak tumbuh dan berkembang.

Anies mengatakan Pemprov sendiri saat ini lebih proaktif menjangkau ekonomi mikro kecil dimulai dari memudahkan perizinan dan mendorong pelaku usaha untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga akses perkreditan lebih mudah.

Baca Juga: Kelurahan Panjer Gelar Pemantauan Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat

Berikut keterangannya saat memberikan sambutan dalam diskusi virtual "optimalisasi kredit usaha mikro untuk pulihkan ekonomi Jakarta" bersama koordinatoriat wartawan balai kota DKI Jakarta hari ini.

"Kami sendiri mulai sekarang lebih proaktif untuk menjangkau ekonomi mikro dan kecil mulai dari pemberian perizinan yg sifatnya jemput bola mendatangi lalu memberikan perijinan dari pada menunggu mereka datang kemudian mendatangi untuk membantu proses mendorong mereka bisa punya NPWP. sehingga akses kepada perkreditan juga menjadi jauh lebih mudah" tutur Anies Baswedan

Lebih lanjut Anies mengatakan hal tersebut tidak cukup jika tidak memperhatikan juga kebutuhan yg lain.

Dalam diskusi yg dihadiri Ketum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Kadiv Pengembangan Ekonomi BI Jakarta Perwakilan Bank DKI juga biro perekonomian dan keuangan DKI, Anies berharap tidak hanya mendapat masukan jangka pendek tapi juga jangka panjang, termasuk terobosan-terobosan agar bisa disiapkan regulasinya.

Baca Juga: APBN Dikelola Di Rekening Pribadi, Anggota Komisi I DPR Minta Penjelasan Kemenhan