Bandung, Sonora.ID - Pemerintah perlu mengakselerasi serapan anggaran Program Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) dimasa AKB.
Berdasarkan data ementerian Keuangan hingga 19 Agustus 2020, serapan PEN masih berada pada posisi 25,1 persen atau senilai Rp 174,79 triliun.
Dengan rincian belanja kesehatan Rp 7,36 triliun,perlindungan sosial Rp 93,18 triliun, sektoral dan pemda Rp 12,4 T triliun, insentif usaha Rp 17,23 triliun, dukungan UMKM Rp 44,63 triliun serta pembiayaan korporasi yang masih dalam proses finalisasi.
Baca Juga: Kabar Baik, Minat Menabung Para Pelajar di Sulawesi Selatan Meningkat
"Yang perlu diperhatikan adalah agar penyaluran berbagai stimulus ini diarahkan secara tepat sasaran dan tepat manfaat, sehingga dapat mencegah kontraksi lanjutan atas daya beli masyarakat. Mengingat selama ini masih ditemukan permasalahan lapangan seperti target error maupun overlapping. Aspek monitoring dan evaluasi secara berkala pun perlu terus ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran sehingga manfaatnya tepat sasaran. Langkah percepatan ini tentunya tetap harus dilakukan seefektif mungkin dan akuntabel," ujar Anggota DPR RI Komisi XI, Putri Komarudin dalam webinar bertema 'Peran OJK dalam Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan', Kamis (27/8/2020).
Selain Putri, hadir sebagai nara sumber dalam seminar virtual tersebut antara lain Ketua ISEI Jabar yang juga Dosen Unpad, Aldrin Herwani dan Praktisi Pasar Modal yang juga Dosen FEB Unpad Erman Sumirat.
Putri menambahkan Pemerintah perlu mendorong percepatan belanja negara, dimana per 31 Juli 2020, belanja negara telah terserap 45,7 persen atau sekitar Rp 1.252,4 triliun dari total belanja sebesar Rp 2.739,2 T.
Baca Juga: Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Diresmikan dengan Protokol Kesehatan Ketat