Find Us On Social Media :
Seminar Nasional "Keadilan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik untuk Warga di Wilayah Perbatasan Negara", di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Senin (26/9/22). (Dok. Sonora Pontianak/Indri Rizkita)

Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Prioritas Pemerintah untuk Warga di Perbatasan

Indri Rizkita - Senin, 26 September 2022 | 14:20 WIB

Pontianak, Sonora.ID - Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan mengungkapkan, pembangunan perbatasan menjadi prioritas pemerintah, bahkan Perpres terkait dengan Tata Ruang Wilayah Perbatasan juga telah diterbitkan.  

Hal ini diungkapkannya saat Seminar Nasional yang digelar oleh Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak tahun 2022/2023 dengan tema "Keadilan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik untuk Warga di Wilayah Perbatasan Negara", di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Senin (26/9),

“Kami punya concern bagaimana pelayanan publik di perbatasan. Pembangunan SDM menjadi isu penting sehingga sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial menjadi hal yang penting,” ucapnya.

Ia menyebutkan, dalam hal pembangunan perbatasan bukan hanya wilayah perbatasannya saja yang dibangun, tapi bagaimana wilayah perbatasan itu terintegrasi dengan ibukota kabupaten.

Baca Juga: Bagikan Bansos, Gubernur Sutarmidji Minta Masyarakat Segera Urus BPJS Kesehatan

Bahkan ia mengaku, tantangan untuk pembangunan di Kalimantan Barat adalah partisipasi di sekolah.

“Banyak sekali fasilitas pendidikan yang jauh dari masyarakat. Kita bisa membangun fasilitasnya tetapi karena penyebaran masyarakatnya tidak berkumpul itu membuat tidak mudah, sehingga ini juga yang berpengaruh pada angka partisipasi sekolah rendah. Jadi ada faktor jarak dan akses. Selain itu, dari segi kesehatan, mulai dari SDM-nya seperti dokter dan rasio yang dilayani. Ini menjadi catatan, dibutuhkan investasi yang cukup besar,” ujar Abetnego.

Selain pendidikan, stunting juga menjadi isu penting di wilayah perbatasan dan akan menjadi fokus pemerintah.

“Kemudian stunting juga menjadi penting di wilayah perbatasan karena ini berkaiatan dengan pangan dan pola asuh,” ucapnya.

Meski demikian, diakuinya angka kemiskinan untuk di Kalimantan Barat mengalami penurunan, pergerakan ekonomi dan aktivitas yang lain menunjukkan angka positif.