Banjarmasin, Sonora.ID - Belasan massa yang tergabung dalam LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel menyambangi Balai Kota Banjarmasin, Kamis (18/01) siang.
Kedatangan mereka untuk meminta Pemko Banjarmasin menuntaskan pembayaran tagihan dari berbagai proyek yang dikerjakan pada tahun 2023 lalu.
“Sesuai pemberitaan di media dan isu yang berkembang, bahwa Pemko Banjarmasin mengalami kekosongan kas,” ujar Ketua Kaki Kalsel, Akhmad Husaini, usai melakukan aksi unjuk rasa.
Implikasi dari hal itu menurutnya, terjadi adanya tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hingga sekitar 1.700 lembar. Dengan total pembayarannya mencapai Rp300 miliar.
Tentu saja hal ini selanjutnya menjadi perhatian publik, hingga perhatian dunia usaha, vendor dan juga masyarakat.
“Kita tidak mencari permasalahan dan menuntut Pemko. Karena kendala ini juga terjadi di kabupaten kota lain. Tapi kalau tidak ada solusi, akan ada potensi konflik dan ekonomi,” sambungnya.
Baca Juga: Proyek Taman Jahri Saleh Dituding Asal-Asalan, DLH Bereaksi!
Oleh karena itu, mendesak agar pemko mencari solusi atas permasalahan yang dialami saat ini.
Menyikapi tuntutan masa tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo yang turut menghadapi aksi itu menegaskan, bahwa pihak Pemko Banjarmasin tak tinggal diam.
Meski Ia tak menampik ada beberapa kegiatan yang tidak terselesaikan pada tahun 2023 dan dipindahkan ke tahun 2024.
"Jadi perpindahan dari 2023 ke 2024 ini ada proses tahapan, karena sudah di payung hukum oleh pemerintah baik itu peraturan pemerintah maupun permendagri. Jadi tahapan itu yang harus kita lalui, karena tidak sehari dua," ujar Edy.
Edy pun berkomitmen, tidak akan menyelesaikan permasalahan ini sebelum perubahan APBD.
“Jadi meski ada uangnya, kalau proses itu tidak dilalui, kita tetap salah. Jadi kita ingin semua kita selesaikan semuanya, Insya Allah dalam tahun ini juga,” tutupnya.